Pajak Tanah untuk Ruang Hijau

Majalah Tempo

Enak dibaca dan perlu.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Keputusan pemerintah Jakarta menaikkan nilai jual obyek pajak (NJOP) mulai Februari mendatang sudah tepat. Saat ini perbedaan nilai jual obyek pajak dengan harga riil tanah di Jakarta sudah begitu jomplang. NJOP tanah di kawasan Sudirman, misalnya, hanya sekitar Rp 30 juta, padahal nilai pasarnya lebih dari Rp 60 juta.

    Sudah empat tahun ini NJOP di Jakarta tak naik. Alasan kenaikan, seperti dikemukakan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, juga masuk akal. Bila NJOP tak naik, ada potensi kerugian negara. Pemerintah Jakarta bisa dituduh korupsi karena membiarkan potensi pendapatan negara berkurang.

    Kenaikan NJOP sebesar 120-240 persen rencananya akan bervariasi, bergantung pada wilayah. Bila NJOP naik, otomatis pajak bumi dan bangunan (PBB) meningkat. Tahun ini pemerintah Jakarta menargetkan pemasukan PBB Rp 6,5 triliun--naik hampir dua kali lipat dari target tahun lalu, yang Rp 3,6 triliun.

    Tarif PBB untuk NJOP di bawah Rp 200 juta adalah 0,01 persen. Selanjutnya, NJOP Rp 200 juta-Rp 2 miliar dikenai tarif 0,1 persen. Adapun NJOP di atas Rp 10 miliar dikenai tarif 0,3 persen.

    Pemerintah Jakarta akan memberi keringanan bagi wajib pajak yang tak sanggup membayar PBB dengan NJOP baru. Menurut Ahok, mereka bisa meminta diskon. Wajib pajak yang menunggak PBB pada 2012 dan sekarang mau bayar tak akan dikenai bunga, malah diberi diskon 25 persen. Semua diatur melalui peraturan gubernur.

    Baik juga bila pemerintah Jakarta memberi dispensasi atau diskon tambahan kepada pensiunan pegawai negeri maupun swasta. Para lanjut usia ini sudah tak punya penghasilan tetap. Kenaikan PBB jelas membebani hidup mereka di usia senja.

    Bila target penerimaan PBB itu tercapai, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2014 diperkirakan membengkak hingga Rp 71 triliun. Naik hampir 40 persen ketimbang realisasi anggaran tahun lalu, yang Rp 46 triliun. Dengan uang sebesar itu, tentu banyak program pembangunan yang bisa dijalankan pemerintah Jakarta.

    Gubernur Joko Widodo alias Jokowi beberapa kali menyatakan keinginan menambah ruang terbuka hijau di wilayah Jakarta. Dia bahkan pernah menyebut kemungkinan membeli kawasan permukiman di pesisir Jakarta untuk dihijaukan kembali sesuai dengan fungsinya agar lingkungan menjadi lebih sehat dan nyaman.

    Saat ini luas ruang terbuka hijau di Jakarta baru 10 persen dari total luas Jakarta yang 66.233 hektare. Peraturan Daerah Jakarta tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah 2010-2030 mengamanatkan ruang terbuka hijau harus 30 persen dari total luas Jakarta. Pemerintah Jakarta saat ini menargetkan menambah ruang terbuka hijau hingga 16 persen.

    Tambahan pemasukan dari PBB akan sangat bermanfaat bila digunakan untuk menambah ruang terbuka hijau. Dengan Rp 3 triliun, pemerintah Jakarta bisa membeli lahan termahal sekalipun di Jakarta dalam jumlah besar. Alangkah mulianya bila cita-cita Jokowi bisa terwujud. Dari tanah kembali ke tanah. Pajak PBB dikembalikan untuk ruang terbuka hijau.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.