Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dana Saksi Pemilu

Oleh

image-gnews
Iklan

Rencana pemerintah membiayai para saksi dalam pemilu memperlihatkan begitu longgarnya penggunaan anggaran negara. Biaya yang mencapai lebih dari Rp 700 miliar itu baru dibicarakan sekarang. Padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014 sudah lama disahkan. Penyelenggaraan pemilu legislatif pun tinggal sekitar dua bulan lagi.

Pemerintah menugaskan pengalokasian dana itu kepada Badan Pengawas Pemilu. Menurut petinggi pemerintah, kalangan partai politik kekurangan dana untuk para saksi yang mewakili mereka di tempat pemungutan suara. Maka, dititipkanlah dana ratusan miliar rupiah itu kepada Bawaslu bersamaan dengan duit Rp 800 miliar untuk panitia pengawas lapangan. Jadi, total dana tambahan yang diterima Bawaslu adalah Rp 1,5 triliun. Ini di luar anggaran operasional, sekitar Rp 3 triliun, yang telah dipatok dalam APBN.

Tambahan anggaran itulah-terutama dana para saksi dari partai politik-yang kini diributkan. Partai politik, seperti Demokrat dan Partai Amanat Nasional, menyokong pemberian dana tersebut. Tapi PDI Perjuangan dan NasDem tidak setuju, bahkan mempertanyakan motif penyaluran dana buat para saksi itu. Kedua partai ini merasa mampu membiayai saksi-saksi mereka di tempat pemungutan suara.

Ribut-ribut itu tak akan muncul andaikata masalah tersebut dibahas jauh hari, termasuk landasan hukumnya. Pembiayaan para saksi oleh negara sebetulnya akan mengurangi beban keuangan partai politik. Secara teoretis, hal ini akan mencegah kalangan partai politik mencari sumber dana dengan menghalalkan segala cara, termasuk lewat korupsi. Selama ini undang-undang juga memperbolehkan partai politik mendapat bantuan dari negara yang besarnya sesuai dengan perolehan suara dalam pemilu.

Masalahnya, Undang-Undang Partai Politik tidak mengatur secara khusus pembiayaan negara untuk para saksi dalam pemilu. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu juga tidak memberi wewenang bagi Bawaslu untuk menyalurkan alokasi dana buat para saksi yang mewakili partai politik itu. Rencananya, pemerintah mengatur pembiayaan para saksi tersebut lewat peraturan presiden.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Terobosan itu sungguh riskan. Bukan hanya landasan hukumnya yang kurang kuat, persoalan audit penggunaan dana itu juga bisa bermasalah. Partai politik bisa saja lepas tangan karena dana tersebut tidak masuk ke kas partai, melainkan langsung kepada para saksi. Mau tidak mau, kelak Bawaslu-lah yang melaporkan penggunaannya sekaligus bertanggung jawab bila ada penyelewengan. Inilah yang perlu dipertimbangkan oleh Bawaslu.

Pembiayaan para saksi pemilu atau kegiatan partai politik bisa saja menggunakan anggaran negara. Terlebih lagi bila bertujuan memperbaiki kualitas demokrasi sekaligus mengurangi korupsi. Tapi sebaiknya semua itu diatur lewat undang-undang, bukan dengan cara serampangan sehingga menimbulkan prasangka buruk.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

6 menit lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.


Cara Mendaftar Sebagai Penerima LPG 3 Kg Bersubsidi

34 menit lalu

Agen gas tengah melayani pembeli gas LPG ukuran 3 kg dengan menunjukkan KTP di kawasan Pasar Rebo, Jakarta, Kamis, 25 Januari 2024. Pemerintah terus mencari berbagai skenario untuk mengatur secara ketat pendistribusian gas elpiji bersubsidi atau LPG 3kg.  TEMPO/Tony Hartawan
Cara Mendaftar Sebagai Penerima LPG 3 Kg Bersubsidi

Bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai pembeli LPG 3 kg harus menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) di pangkalan atau penyalur resmi.


Tim Piala Thomas dan Piala Uber Indonesia Jalani Latihan Perdana, Simak Kondisi Terkini Para Atlet

36 menit lalu

Pasangan ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin jelang Piala Tjomas-Uber 2024 di Chengdu, China, Kamis (25/4/2024). (ANTARA/HO/PP PBSI)
Tim Piala Thomas dan Piala Uber Indonesia Jalani Latihan Perdana, Simak Kondisi Terkini Para Atlet

Tim bulu tangkis Piala Thomas dan Piala Uber Indonesia menggelar latihan perdana di Chengdu Hi Tech Zone Sports Center Gymnasium.


Skenario Gol Cepat Bisa Jadi Penentu Hasil Laga Timnas Indonesia vs Korea Selatan di Piala Asia U-23

1 jam lalu

Duel Timnas U-23 Korea Selatan vs Indonesia akan tersaji pada babak perempat final Piala Asia U-23 2024. Doc. AFC.
Skenario Gol Cepat Bisa Jadi Penentu Hasil Laga Timnas Indonesia vs Korea Selatan di Piala Asia U-23

Peri Sandria mengatakan gol cepat bisa menentukan hasil laga perempat final Piala Asia U-23 2024 antara Timnas U-23 Indonesia vs Korea Selatan.


Pengaruh Ras dan Keturunan pada Alergi Anak

1 jam lalu

Ilustrasi anak alergi. fearlessparent.org
Pengaruh Ras dan Keturunan pada Alergi Anak

Ada beberapa faktor yang ikut mempengaruhi terjadinya alergi pada anak selain alergen, termasuk ras dan keturunan.


USU Adakan Seleksi Mandiri Menggunakan Skor UTBK: Jadwal, Aturan, Hingga Pendaftaran

1 jam lalu

Para peserta yang melaksanakan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2023 di kampus Universitas Sumatera Utara (USU). ANTARA/HO-Humas USU
USU Adakan Seleksi Mandiri Menggunakan Skor UTBK: Jadwal, Aturan, Hingga Pendaftaran

Meskipun jadwal pendaftaran Seleksi Mandiri masih belum dibuka, pada tahun 2023 sekitar bulan Juli USU sudah melaksanakan UTBK.


IDAI Anjurkan Pemberian Parasetamol Anak Saat Demam Suhunya 38 Derajat ke Atas, Alasannya?

1 jam lalu

Ilustrasi anak demam. webmd.com
IDAI Anjurkan Pemberian Parasetamol Anak Saat Demam Suhunya 38 Derajat ke Atas, Alasannya?

Hal ini karena saat anak mengalami kenaikan suhu tubuh saat demam sebenarnya sistem imun sedang memerangi virus dan bakteri.


Rekap Hasil, Top Skor, Klasemen Liga 1: Persib Bandung Menang, Arema FC Kalahkan PSM Makassar 3-2

1 jam lalu

Logo BRI Liga 1 2023-2024.
Rekap Hasil, Top Skor, Klasemen Liga 1: Persib Bandung Menang, Arema FC Kalahkan PSM Makassar 3-2

Arema FC berhasil memetik kemenangan dramatis saat menjamu PSM Makassar pada pekan ke-33 Liga 1.


Sinopsis Serial Baby Reindeer, Kisah Nyata Sang Pemeran Utama Diteror Stalker

1 jam lalu

Baby Reindeer. Dok. Netflix
Sinopsis Serial Baby Reindeer, Kisah Nyata Sang Pemeran Utama Diteror Stalker

Baby Reindeer adalah kisah nyata yang pernah dialami Richard Gadd, penulis sekaligus pemeran utama dalam serial tersebut.


Golkar Lebih Mendorong Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar daripada Jakarta, Apa Alasannya?

1 jam lalu

Politikus Golkar Ridwan Kamil dipanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Istana Negara, pada Selasa, 12 Desember 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Golkar Lebih Mendorong Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar daripada Jakarta, Apa Alasannya?

Jika Ridwan Kamil maju di Pilkada Jabar, Golkar akan berfokus pada pencalonan Ahmad Zaki Iskandar dan Erwin Aksa di Jakarta.