Kasus bus berkarat merupakan tamparan bagi Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Ia mesti segera mengusut proyek pengadaan bus Transjakarta, lalu memberi sanksi tegas kepada pejabat yang bersalah. Amat mencurigakan, bus yang baru didatangkan dari Cina itu langsung berkarat, bahkan rusak.
Masalah itu terungkap tak lama setelah Jokowi menjajal dan memamerkan bus tersebut di kawasan Monumen Nasional, beberapa waktu lalu. Ada 30 bus gandeng baru Transjakarta yang saat itu diresmikan pengoperasiannya. Sehari kemudian, 12 bus di antaranya tidak bisa digunakan karena berbagai kerusakan. Karat ditemukan di banyak bagian penting bus, seperti pelek roda, radiator, dan kepala aki.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono mengatakan bus itu berkarat karena terlalu lama berada di kapal dan terkena angin laut. Penjelasan ini tidak memuaskan karena beberapa bagian lain yang tidak berkarat pun rusak. Di antaranya lampu indikator bahan bakar yang tidak menyala, tabung pendingin mesin yang mudah meledak, dan penyejuk udara yang bocor.
Gubernur Jokowi bersama wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mesti mengungkap patgulipat yang mungkin terjadi dalam pengadaan bus itu. Apalagi nilai total proyek ini mencapai lebih dari Rp 4 triliun, terdiri atas pengadaan 1.000 bus Transjakarta dan 3.000 bus sedang. Proyek ini dipecah dalam beberapa paket dengan nilai Rp 40-110 miliar.
Nilai per unit bus-bus itu tidak bisa dibilang murah. Untuk bus gandeng, misalnya, mencapai Rp 3, 5 miliar. Tidak semestinya bus dengan harga cukup tinggi itu langsung rusak begitu sampai di Jakarta. Ada kemungkinan bus itu menggunakan sejumlah onderdil yang berada di bawah standar. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pabrik kendaraan di Cina sanggup menyediakan berbagai kualitas onderdil dengan harga yang berbeda-beda.
Bus yang berkarat itu memang telah dipulangkan lagi ke Cina untuk diganti dengan yang baru. Tapi masalah ini tidak bisa dianggap selesai. Pejabat yang menandatangani serah-terima bus bermasalah itu harus dicurigai. Kenapa bus yang cacat diterima begitu saja? Bahkan semua pejabat yang terlibat dalam pengadaan bus ini harus diselidiki.
Jokowi bisa memerintahkan inspektorat untuk mengusut masalah itu dan, jika perlu, membawanya ke penegak hukum. Pengungkapan kasus ini amat penting untuk memerangi korupsi proyek pengadaan yang ditengarai masih terjadi di DKI. Kendati lelang dilakukan secara transparan lewat elektronik, tetap ada banyak celah untuk bermain kotor. Pejabat pun sering tutup mata kendati kualitas barang yang dikirim oleh pemenang lelang jauh dari standar yang disepakati.
Khalayak tentu menunggu sekaligus mengamati cara Jokowi-Ahok membereskan kasus bus berkarat ini. Pemimpin DKI diharapkan bertindak tegas agar pejabat di provinsi ini kapok bermain-main dengan proyek pengadaan.
