Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menjaga Independensi BPK

Oleh

image-gnews
Iklan

Sebagai supreme auditor, Badan Pemeriksa Keuangan seharusnya bebas dari kepentingan politik. Prinsip ini perlu dipegang dalam memilih ketua baru BPK setelah Hadi Poernomo memasuki masa pensiun April nanti. Lembaga ini sebaiknya tidak memilih anggota yang berlatar belakang politikus untuk menjadi ketua.

Meski hanya akan menjabat sampai Oktober mendatang, ketua baru amat penting karena merupakan simbol BPK. Ia pun mesti memimpin penyelesaian audit sederet kasus yang menjadi sorotan publik, seperti proyek jalur Pantura, bantuan sosial di Provinsi Banten, proyek TVRI, dan SKK Migas.

BPK jangan sampai mengulang kesalahan Mahkamah Konstitusi yang memilih Akil Mochtar sebagai ketua. Akil, yang lama berkecimpung di Partai Golkar, ternyata tak sanggup menjaga marwah MK. Ia malah terjerat skandal suap.

Tak semua politikus itu buruk. Tapi politikus yang biasa menyelesaikan masalah dengan lobi dan kompromi tidaklah cocok buat posisi sepenting Ketua BPK, yang memerlukan ketegasan. Jika lembaga ini dipimpin oleh politikus, semakin mudah pula kalangan partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat mempengaruhi hasil audit.

Para anggota BPK amat menentukan wajah lembaga ini karena merekalah yang memilih ketuanya. Pemilihan internal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Mekanisme itu berbeda dengan masa sebelumnya, ketika ketua dan wakil ketua diangkat oleh presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Undang-Undang BPK juga memberi wewenang besar bagi DPR untuk mengusulkan dan memilih para anggota BPK. Tak seperti penyaringan calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi yang terbuka, pendaftaran kandidat anggota BPK berlangsung tertutup. Tidak ada pula panitia seleksi independen yang menyortir para calon. Jangan heran bila delapan anggota BPK sekarang didominasi para politikus. Mereka antara lain para mantan legislator di Komisi Keuangan dan Perbankan. Komisi ini pula yang mewakili Dewan dalam menyeleksi anggota BPK.

Perbaikan mekanisme rekrutmen itu hanya bisa dilakukan dengan mengoreksi Undang-Undang BPK. Proses pendaftaran dan pemilihan anggota lembaga ini perlu dibenahi sehingga tak menjadi monopoli DPR. Panitia seleksi sebaiknya terdiri atas unsur pemerintah, masyarakat, dan lembaga lain yang dipercaya publik. Dengan cara demikian, kita bisa berharap BPK bakal diisi orang-orang yang kompeten dan berintegritas.

Tanpa perbaikan undang-undang, independensi BPK akan terus-menerus diragukan. Bagaimanapun, para anggota BPK amat berperan dalam menentukan kesimpulan akhir hasil audit. Akibatnya, hasil audit lembaga ini akan dicurigai sebagai pesanan dari partai politik atau dipengaruhi kepentingan politik. Kecurigaan ini akan semakin besar bila BPK dipimpin seorang politikus.

Itulah pentingnya memilih figur yang tepat untuk menggantikan Hadi Purnomo, seraya menanti perbaikan mekanisme rekrutmen anggota BPK.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

1 detik lalu

Paiya Mountain, Cina (dpxq.gov.cn)
Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

Warganet menyayangkan sikap turis di Cina tersebut karena tidak hanya membahayakan diri sendiri tetapi juga pihak lain.


Universitas Budi Luhur Hadirkan Program non-Tesis Magister S2 Ilmu Komunikasi

3 menit lalu

Kampus merdeka itu kampus Budi Luhur.
Universitas Budi Luhur Hadirkan Program non-Tesis Magister S2 Ilmu Komunikasi

Universitas Budi Luhur menghadirkan program non-Tesis untuk magister S2 Ilmu Komunikasi.


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

5 menit lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Mulai April 2024, Ini Pajak yang Harus Dibayar Turis Berkunjung ke Barcelona

7 menit lalu

Barcelona. Unsplash.com/Dorian D1
Mulai April 2024, Ini Pajak yang Harus Dibayar Turis Berkunjung ke Barcelona

Berapa pajak yang harus dibayar turis yang berkunjung ke Barcelona?


Anies-Muhaimin Tak Libatkan Hamdan Zoelva Sidang di MK, THN: Menjunjung Tinggi Etika

11 menit lalu

Ketua Dewan Pensehat Tim Hukum Nasional AMIN, Hamdan Zoelva memberikan keterangan pers di Markas Pemenangan AMIN, Jl Diponegoro X, Jakarta, Kamis, 28 Desember 2023. Dalam konferensi pers tersebut Tim Hukum Nasional (THN) membeberkan sejumlah dugaan pelanggaran kampanye pemilu dan meminta aparat penegak hukum harus bersikap adil dan netral dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Anies-Muhaimin Tak Libatkan Hamdan Zoelva Sidang di MK, THN: Menjunjung Tinggi Etika

Hamdan Zoelva masih memberikan masukan dan saran, meski tak terlibat dalam sidang sengketa pilpres di MK.


5 Tempat Wisata PIK 2: Ada Taman Mangrove Hingga Kuliner Tionghoa

15 menit lalu

Pengunjung memadati Kawasan wisata La Riviera Holiday Festive di Pantai Indah Kapuk 2, Kabupaten Tangerang, Banten, 23 Desember 2022. La Riviera Holiday Festive merupakan kawasan wisata dengan konsep bangunan, sungai hingga kanal mirip di Belanda. TEMPO/Fajar Januarta
5 Tempat Wisata PIK 2: Ada Taman Mangrove Hingga Kuliner Tionghoa

Akses lokasi yang mudah ke PIK 2 juga sangat cocok bagi warga kota yang tidak memiliki banyak waktu untuk berlibur sehingga dapat menghemat waktu.


Aturan Penerimaan Pajak Ekonomi Digital, Ini Landasan Regulasinya

22 menit lalu

Aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal) yang dapat digunakan untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara daring. TEMPO/Wawan Priyanto
Aturan Penerimaan Pajak Ekonomi Digital, Ini Landasan Regulasinya

Industri ekonomi digital terus mencuat, diketahui untung triliunan rupiah pemerintah terima dari hasil pajak ekonomi digital.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

23 menit lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


Cara Login WhatsApp Web Tanpa Kode QR

24 menit lalu

Logo WhatsApp. (whatsapp.com)
Cara Login WhatsApp Web Tanpa Kode QR

Kini masuk ke akun di WhatsApp Web menjadi lebih mudah dengan opsi Tautan dengan nomor telepon tanpa kode QR.


Ferienjob: TPPO, Salah Prosedur atau Penipuan?

29 menit lalu

Mahasiswa Universitas Halu Uleo foto bersama di Bandara Soekarno-Harta saat akan berangkat ferienjob ke Jerman. Istimewa
Ferienjob: TPPO, Salah Prosedur atau Penipuan?

Polisi menyebut kasus Ferienjob atau magang mahasiswa di Jerman sebagai TPPO, sementara Migrant Watch menyebutnya salah prosedur.