Pangkas Subsidi BBM

Majalah Tempo

Enak dibaca dan perlu.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sungguh berbahaya jika pemerintah ngotot mempertahankan subsidi bahan bakar minyak. Tidak ada satu pun alasan yang sahih yang bisa digunakan pemerintah untuk menahan kenaikan harga BBM. Tidak juga pemilihan umum yang akan berlangsung dua pekan lagi.

    Keadaan ekonomi sudah mengharuskan pemerintah tidak bisa lagi mempertahankan subsidi BBM yang terus membesar. Tahun ini, pemerintah menganggarkan subsidi bahan bakar Rp 210,7 triliun. Selain untuk mengurangi beban anggaran (fiskal), dana subsidi bisa direalokasikan untuk mengentaskan warga miskin atau mempercepat pembangunan infrastruktur.

    Lagi pula, anggaran subsidi sebesar itu jelas tak akan cukup. Mengacu pada kenaikan konsumsi BBM dan nilai tukar rupiah terhadap dolar, subsidi BBM tahun ini diperkirakan bisa meledak menjadi Rp 267 triliun. Jumlah itu setara dengan 2,6 persen produk domestik bruto atau lebih besar daripada anggaran infrastruktur Rp 206 triliun.

    Perkiraan itu masuk akal. Selama bertahun-tahun, anggaran subsidi bahan bakar tak pernah bisa menutupi kenaikan konsumsi. Pada 2011-2012, ekses anggaran subsidi BBM mencapai Rp 110 triliun. Tahun lalu, kekurangan subsidi diperkirakan sebesar Rp 30-40 triliun. Hal ini terjadi karena konsumsi BBM memang tak bisa dibendung.

    Penjualan mobil dalam dua tahun terakhir sangat fantastis, yakni 2,34 juta unit. Tahun ini, 125 juta mobil siap turun ke jalan. Program mobil murah dan ramah lingkungan terbukti hanya menambah konsumsi BBM bersubsidi, padahal mobil ini dirancang menggunakan BBM nonsubsidi. Kebijakan pengendalian BBM bersubsidi juga banyak yang masih berada di laci.

    Celakanya, produksi minyak Indonesia juga terus berkurang. Target lifting minyak di APBN tak pernah bisa dicapai. Tahun ini, minyak yang bisa dijual ditargetkan sebesar 870 ribu barel. Kenyataannya, minyak yang bisa diangkat hanya 798 ribu barel. Kondisi ini mengakibatkan kesenjangan antara produksi dan konsumsi kian melebar.

    Tak pelak, situasi itu memunculkan masalah struktural yang lain, yakni pelemahan nilai tukar rupiah. Setiap bulan, Indonesia mengimpor minyak mentah dan BBM rata-rata US$ 2-3 miliar. Tingginya impor itu mengakibatkan tekanan terhadap rupiah bersifat permanen dan berlangsung sepanjang tahun. Karena itulah, pengurangan subsidi tak perlu menunggu pemerintah baru, Oktober nanti.

    Ketimbang membuat berbagai kebijakan pengendalian konsumsi BBM, menaikkan harga jelas pilihan yang lebih efektif. Bank Dunia sudah membuat dua skenario. Jika harga Premium dinaikkan Rp 2.000 per liter dan solar Rp 1.000 per liter, subsidi yang bisa dihemat Rp 45 triliun. Kalau harga BBM bersubsidi dinaikkan sampai setengah dari harga keekonomiannya, subsidi berkurang Rp 68,8 triliun.

    Tahun lalu, Pertamina mengklaim ada penghematan bahan bakar bersubsidi sebesar Rp 8 triliun setelah pemerintah menaikkan harga pada Juni. Tidak ada salahnya mengulang kebijakan yang terbukti manjur. Inilah saatnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninggalkan warisan yang baik, dan bukan masalah yang buruk, kepada penerusnya nanti.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Catatan Tentang Cuti Bersama 2022

    Sebanyak 16 hari libur nasional telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk cuti bersama dan pergesera libur akan disesuaikan dengan kondisi.