Pilih

Oleh :

Tempo.co

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Nyonya A datang ke kampung kami dan berkata, "Pilihlah aku!" Saya kagum. Sebab saya tak termasuk mereka yang berkata, ketus, "Kok, ambisius banget, sih."

    Seorang calon anggota parlemen, juga seorang calon presiden, memang tak bisa membisu, bukan? Ia harus menjajakan diri. Ia harus membujuk, bahkan seperti meminta, orang ramai. Ia ingin mereka mendukungnya, bukan? Tak perlu berpura-pura. Bersikap pura-pura menunjukkan seorang pemimpin ingin jadi mempelai yang dilamar. Padahal dialah yang harus jadi pelamar. Dan dengan jerih payah.

    Siapa yang tak pernah merasakan jerih payah itu tak akan merasakan bagaimana berartinya suara orang lain. Siapa yang tak merasakan bagaimana pentingnya demos yang bebas menentukan pilihan tak akan pernah menghormati mereka. Dalam demokrasi, kekuasaan adalah sejenis utang. Si pemegang kuasa sadar bahwa kelak ia akan ditagih. Kekuasaan adalah proses dan hasil tawar-menawar.

    Nyonya A datang dan bilang, "Pilihlah aku!" Tidak, ia tidak pantas dicemooh. Soalnya bukanlah ia terlalu berambisi atau tidak. Soalnya: apa yang ia tawarkan?

    Ia menjawab, "Sebuah Indonesia yang lebih baik." Banyak orang memang tergugah mendengar itu. Sebab pada titik inilah politik dan demokrasi—dan khususnya pemilihan umum—tak lagi hanya bisa diterangkan dengan kiasan dunia perdagangan. Ada yang lebih dari itu. Sebab pemilihan umum, apalagi pada 2004, adalah percobaan bersama untuk merebut kembali apa yang dikatakan oleh Nyonya A, tanpa berpikir panjang, "sebuah Indonesia."

    Bukan karena Republik sedang diancam keretakan teritorial. Lebih serius ketimbang pecahnya wilayah adalah Indonesia yang sedang kehilangan "komunitas".

    Sebuah komunitas tumbuh dari ethos bersama yang menggugah hati dan membangun kepercayaan. Tapi dalam hal kepercayaan itulah—"kepercayaan" dalam arti trust—kita kini rusak berantakan. Kini saya cenderung mencurigai orang lain dan orang lain mencurigai saya. Bukan karena semua orang saling memata-matai seperti dalam suasana totaliter. Kita jadi begitu karena kita selalu waswas: benarkah ada seseorang yang tidak mengambil apa yang jadi hak "Indonesia" untuk dirinya sendiri? Dengan kata lain: mencuri?

    Pada tahun 1967, sepatah istilah diperkenalkan oleh Nono Anwar Makarim di Harian Kami: "kleptokrasi"—sebuah pemerintahan yang akhirnya tersusun dari sosok dan sistem para maling. Ia berbicara tentang Indonesia, tentu. Sejak lahir sampai dengan mati, kita memang kepergok dengan orang-orang yang pernah curang dan mungkin akan selalu curang: orang di kantor kelurahan, orang di kantor polisi, orang di kantor penghulu, petugas administrasi sekolah, bahkan juga guru, pengacara, dan pasukan pemadam kebakaran. Dan kita tahu: pada saat pasukan branwir kota praja hanya mau memadamkan api bila dibayar tersendiri oleh seorang warga yang rumahnya jadi korban, pada saat itu "komunitas" kita raib, "Indonesia" kita tenggelam.

    Kini Nyonya A datang, dan kita akan berseru, seperti sajak Taufiq Ismail itu berseru, "Kembalikan Indonesia kepadaku!" Bisakah ia melakukannya? Ia mengangguk, "Sulit, Bung, tapi insya Allah."

    Saya kira ia jujur. Sebab kini Indonesia juga mengalami fragmentasi lain. Masyarakat jadi modern, dan masalah yang berbeda-beda muncul ke permukaan sekaligus—terkadang secara tak disangka-sangka, seperti ketika penyakit ayam jadi wabah flu burung dan Amrozi jadi teroris. Setiap segmen dalam masyarakat seakan-akan meminta perhatian untuk diperbaiki, dan kita—termasuk Nyonya A—akan dirundung pertanyaan: dari mana harus dimulai?

    Ia menawarkan diri akan membawa "sebuah Indonesia yang lebih baik" bila ia dipilih. Tapi juga kata "yang lebih baik" masih butuh pertimbangan lebih jauh, apa ukurannya, bagaimana mengukurnya. "Baik" dan "lebih baik" mungkin memerlukan sebuah teori.

    Namun kita tahu pada masa ini sebuah teori sering terdengar seperti sebuah omong besar yang melalaikan kenyataan bahwa selalu ada hal kecil yang tak tercakup. Pada masa ini kita tak bisa sepenuhnya berharap ada hal yang universal yang akan disetujui semua orang, sebagai dasar dan tujuan bersama yang menyebabkan teori itu sah. Sebab itu ada yang menganjurkan: mari kita hidup dengan ironi. Kita tak terlalu ngotot dengan satu premis. Selalu harus ada jarak dengan kesimpulan dan dugaan kita sendiri. Kita hanya perlu berpegang prinsip, "Jangan kejam kepada yang lain," seperti resep Richard Rorty. Kita tak perlu pongah bahwa kita tahu sebelum bekerja. Praxis harus dibebaskan, dan hasilnya bahkan kalau bisa harus segera bisa dinikmati.

    Tapi itukah yang ingin kita dengar dari Nyonya A? Ada yang menganggap bahwa selama "sebuah Indonesia" belum lagi "sebuah Indonesia", kita tak berhak bermain-main dengan ironi. Kita perlu sebuah agenda yang kukuh dan tak mudah lekang di dalam fragmentasi dan ketidakpastian sekarang. Kita perlu punya satu jawaban yang padu untuk segala macam pertanyaan, termasuk yang kelak datangnya tak terduga. Singkatnya, kita perlu Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang akan memberikan jawaban semacam itu.

    Tapi bisakah Nyonya A mampu mewakili Tuhan dan jawabannya? Ia datang dan mengatakan, "Pilihlah aku!" Artinya, saya kira, ia tak menganggap kemampuan dirinya untuk memimpin sebuah bangsa ditopang oleh sebuah jawaban agung. Ia sadar ia akan naik bila didukung oleh orang ramai—yang tak semuanya dahsyat, sebab pasti ada juga yang pelupa, tak terlalu tinggi IQ-nya, tapi ramah meskipun terkadang dengki dan lalai bersembahyang.

    Dan ketika ia bilang, "Pilihlah aku!" ia tahu ia tak akan ada di sana buat selama-lamanya. Itu sebabnya pemilihan umum memang perlu dilihat sebagai upacara merayakan tekad tapi juga kerendahan hati: "sebuah Indonesia yang lebih baik" selamanya akan jadi sebuah janji—tapi yang selamanya layak jadi ikhtiar.

    Goenawan Mohamad


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.