Pada hari-hari pemilihan umum, politik seakan-akan hanya sebuah kerinduan mendapatkan pemimpin. Disadari atau tidak, dalam gambar tokoh yang dipasang, dalam percakapan tentang "siapa" (dan bukan "apa") yang akan menang, ada sesuatu yang purba: sesuatu yang datang dari sebuah zaman ketika raja dan brahmana dianggap punya kemampuan agung untuk membuat sebuah negeri menjadi "panjang punjung", luas dan luhur, bak deskripsi para dalang wayang kulit.
Lebih tua dari lukisan para dalang Jawa adalah paradigma Platonis tentang negeri atau polis yang ideal—konon diilhami oleh kerajaan Mesir purba—tentang perlunya "filosof-raja", pandhita-ratu, memimpin masyarakat. Saya tak tahu sejauh mana pada masa silam itu orang membaca Republik karya Plato, tapi berabad-abad lamanya jarak antara "raja" dan "Tuhan" sangat dekat, seakan-akan baginda yang bertakhta itu juga mendapatkan kearifan dari surga. Seakan-akan tak sembarang orang bisa duduk di puncak, sebab hak itu datang dari Ilahi. Agaknya mithos memang harus dibangun untuk melupakan kemungkinan bahwa kekuasaan sebenarnya datang secara kasar, dari ujung pedang. Pada abad ke-20, Mao Zhe-dong, seorang Marxis, membongkar mithos itu dengan mengatakan bahwa kekuasaan lahir dari laras bedil.
Mao memang menandai sebuah zaman runtuhnya ideologi yang mempercayai bahwa kekuasaan adalah sesuatu yang alamiah. Demokrasi telah datang. Isyarat pertama yang dramatis adalah sebuah adegan di Whitehall, London, 30 Januari 1649: hari itu Raja Charles dipenggal oleh kekuatan yang dikerahkan Parlemen untuk melawan, dipimpin oleh Oliver Cromwell. Lebih termasyhur lagi ke seluruh dunia tentu saja dari Revolusi Prancis, ketika Louis XVI ditebas lehernya pada 21 Januari 1793 oleh kaum revolusioner.
Simbol itu bisa dibaca lebih jauh: sang kepala dilenyapkan. Tinggal badan, lengan yang menanam padi dan gandum, tangan yang menembakkan panah dalam perburuan, kaki yang menempuh jalan dan menyeberangi sungai....
Meskipun demikian, politik ternyata tak berhenti-henti merindukan kepala. Kekuasaan Cromwell nyaris dikukuhkan sebagai kerajaan. Ia menolak. Tapi setelah ia meninggal pada 1658, Inggris kembali menjadi kerajaan. Tak jauh berbeda dari itu adalah Prancis: Napoleon, seorang opsir yang pintar, akhirnya jadi Maharaja, dan revolusi yang bersemboyan "kebebasan, kesetaraan, persaudaraan" dikhianati. Konon mendengar kabar itu, Beethoven, yang baru selesai menggubah karya musik untuk sang opsir revolusi, merobek-robek komposisi yang baru diciptakannya.
Beethoven boleh marah, tapi tampaknya ada kecenderungan yang laten dalam diri manusia yang memasang "kepala" sebagai pangkal dari segalanya. Angan-angan ini juga jadi bagian sentral dalam buah pikiran modern. "Kepala" di dalam pengertian ini sama dengan "subyek" yang kukuh dan utuh, serba tahu, pasti dengan satu hal: dirinya sendiri. Cogito, ergo sum.
Saya agak terkejut ketika mengetahui bahwa bahkan pikiran seperti itu juga terkandung dalam pemikiran Lenin yang atheis di satu sisi dan di dalam pemikiran Sayd Qutb yang Islamis di sisi lain.
Bagi pemikiran Lenin (dalam risalah pendeknya, Apa yang Mesti Dilakukan?), revolusi tak akan datang secara spontan. Proletariat—tangan yang memutar roda mesin dan memalu besi—harus digerakkan oleh kepala yang "sadar" akan dirinya, persisnya oleh Partai yang dipimpin oleh kaum revolusioner profesional. Bagi Qutb, seperti ditulisnya dalam Ma'alim fi'l Tariq ("Tonggak-Tonggak Perjalanan"), perjalanan menuju masyarakat yang Islami harus dirintis dan dijaga oleh para "pelopor", yang tahu tonggak-tonggak sepanjang jalan menuju tujuan. Ia harus "mengenali tempat awal, sifat dasar, tanggung jawab, dan tujuan terakhir perjalanan panjang ini."
Dengan kata lain, "sadar" dan "mengetahui" adalah pokok. Teori jadi pangkal dan praksis hanya menurutinya. Seakan-akan "aku berpikir, maka aku ada" tak pernah bisa dikalahkan dengan argumen bahwa "aku ada, maka aku berpikir." Seakan-akan subyek (yang berpikir itu) menentukan "ada", membentuk dan mengubah dunia yang di luar. Seakan-akan "mengetahui" begitu menentukan hingga tak perlu dihiraukan ada "dunia-kehidupan", Lebenswelt, yang acap kali tak terumuskan.
Persoalannya, "dunia-kehidupan" itu begitu centang-perenang: ada alam yang tak dapat diduga, ada tubuh yang punya nafsu, ada bawah-sadar, ada emosi yang berubah-ubah, ada perbedaan yang tak tepermanai, ada pergantian yang mengalir terus. Khaos, kata Nietzsche dengan bersemangat—"ada" adalah "khaos". Dunia, kata Nietzsche, adalah "sebuah monster energi, tanpa awal dan tanpa akhir."
Politik tampaknya tak akan dapat berlangsung, untuk menghasilkan kemaslahatan bersama, jika manusia bertolak dari "monster energi" ini. Diperlukan kendali atas khaos, dibutuhkan skematisasi terhadap Lebenswelt yang centang-perenang. Itu sebabnya bahkan Nietzsche sendiri menawarkan satu paradigma mirip Plato: "manusia Hiperboria". Manusia jenis ini sekaligus pemikir dan pembuat undang-undang. "Filosof sejati adalah panglima dan legislator," katanya dengan gagah. Mereka akan menentukan "Ke Mana" dan "Untuk Apa" manusia. Dengan "kehendak untuk berkuasa", dunia akan dapat ditata.
Tapi tidakkah dengan "subyek" yang begitu kuat berniat—"manusia Hiperboria" Nietzsche, kaum "revolusioner" Lenin, para "pelopor" Qutb—politik akan melahirkan harapan yang terlalu melambung? Tidakkah Tuhan seakan-akan telah digantikan peran-Nya dalam menentukan nasib? Sejarah menunjukkan bahwa politik yang hanya mencari pemimpin, mengandalkan "subyek" yang seakan-akan utuh, akan berakhir dengan harapan yang guncang. Mungkin ada cara lain melihat: politik adalah sesuatu yang perlu tapi sayu: satu proses bersaing dan berunding, untuk mengatasi kekecewaan sejarah.
Goenawan Mohamad
