Pertahankan Larangan Ekspor Mineral

Majalah Tempo

Enak dibaca dan perlu.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kisruh larangan ekspor mineral mentah belum juga usai. Sejumlah perusahaan tambang asing masih saja mempersoalkan larangan ekspor ini berikut aturan ikutannya, termasuk soal besaran bea keluar dan pembangunan pabrik pemurnian. Mereka kini meminta keringanan ekspor karena stok mineral mentah menumpuk.

    Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia dan delapan perusahaan tambang juga menggugat Pasal 102 dan 103 Undang-Undang Minerba, yang melarang ekspor mineral mentah, ke Mahkamah Konstitusi. PT Newmont Nusa Tenggara dan PT Freeport Indonesia bahkan akan mengajukan gugatan ke arbitrase internasional.

    Perusahaan-perusahaan tambang itu juga menyatakan devisa dari sektor pertambangan mineral akan berkurang, pajak ekspor menurun, dan produksi menyusut jika mereka tak diizinkan mengekspor mineral mentah. Sebagai dampaknya, akan ada pengurangan atau pemutusan hubungan kerja masif.

    Freeport menyatakan, laba perusahaan itu turun karena anjloknya harga tembaga dan konflik soal larangan ekspor dengan pemerintah Indonesia. Perusahaan Amerika ini juga tak akan membagikan dividen. Newmont akan mengurangi pekerja karena terjadi penumpukan konsentrat gara-gara tak bisa diekspor.

    Pemerintah semestinya tutup mata atas berbagai keberatan dan tekanan itu. Sudah lima tahun pemerintah memberi kesempatan kepada perusahaan tambang itu untuk membangun smelter, tapi hanya segelintir perusahaan yang melakukannya. Kini mereka merengek seolah-olah pelarangan itu baru diputuskan kemarin sore.

    Sejumlah keringanan bahkan diberikan pemerintah setelah masa pemberlakuan pada 1 Januari 2014. Misalnya, mereka hanya perlu menempatkan uang jaminan sebesar 5 persen dari biaya pembangunan pabrik smelter, dan izin ekspor akan diberikan. Namun baru Freeport dan Newmont yang akan membayar uang jaminan tersebut. Itu pun baru sebatas komitmen.

    Ekspor dari sektor pertambangan memang turun cukup tajam. Pada tiga bulan pertama tahun ini, ekspor pertambangan hanya US$ 5,9 miliar, turun 24 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar US$ 7,8 miliar. Meski demikian, pada saat yang sama toh pemerintah bisa meningkatkan ekspor dari sektor industri dan pertanian.

    Melihat data tersebut, pemerintah tak boleh menyerah begitu saja kepada keinginan dan tekanan perusahaan tambang. Pemerintah masih memiliki alternatif untuk menggantikan peran sektor itu dengan menggenjot sektor industri manufaktur dan pertanian. Berbarengan dengan itu, pemerintah bisa memperluas pasar ekspor ke negara-negara baru yang menjanjikan, seperti kawasan Afrika dan Eropa Timur.

    Paling tidak, situasi saat ini membuat eksploitasi berlebihan atas kekayaan alam kita bisa dihentikan sementara. Selain itu, dalam jangka pendek, Indonesia memang rugi karena ekspor mineral akan turun. Namun, dalam jangka panjang, Indonesia akan diuntungkan, mulai dari kenaikan investasi hingga penambahan jumlah pekerja. Jika pabrik smelter itu sudah beroperasi kelak, Indonesia juga akan menikmati tambahan pajak dan pendapatan lain.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.