Korupsi

Oleh :

Tempo.co

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • KORUPSI adalah korupsi karena sebuah garis batas. Kita ingat Si Mamad. Ia mengambil setumpuk kertas milik kantor yang kemudian dijualnyadan ia merasa bersalah. Rasa bersalah itu begitu kencang mengganggu pegawai kecil ini, hingga ia menggelikan dan sekaligus mengenaskan, dan sebab itulah film Sjumandjaja dari tahun 1973 ini, yang diolah dari sebuah cerita Anton Chekov pada abad ke-19, jadi satu kisah menarik. Ia tak memaparkan kejahatan, melainkan kesadaran. Mamad, dengan baju dinasnya yang kuno dan kereta anginnya yang tua, sadar bahwa ada sebuah garis batas yang telah dirusaknya, dan tindak itu adalah korupsi.

    Tapi dari mana datangnya garis itu, sebenarnya?

    Di permukaan, ia bermula dari perbedaan antara konsep "milik sendiri" dan "milik orang banyak". Dalam bentuknya yang terburuk, milik "orang banyak" itu adalah milik "publik". Seorang koruptor bukan seorang pencopet yang mencuri dompet milik orang seorang. Namun benarkah Si Mamad (dalam cerita aslinya ia bekerja di sebuah kementerian) merasa bersalah karena menyadari ia korupsi?

    Mungkin tidak. Ada pendapat, pengertian "publik" adalah bagian dari kesadaran modern. Di dunia tradisional, demikian dikatakan, tak ada garis batas antara yang "negara" dan yang "pribadi", sejajar dengan tak ada garis batas antara yang "publik" dan yang bukan. Ketika Bupati Lebak dalam novel Max Havelaar meminta rakyat memberikan persembahan bagi dirinya, Havelaar, asisten residen Belanda itu, mendakwanya "korupsi". Tapi benarkah? Ada yang membela bahwa sang Bupati (seperti Raja Louis XIV yang menyatakan l'etat c'est moi) memang sejak dulu menganggap Lebak, juga rakyat dan upeti mereka, adalah bagian dari miliknya, bahkan dirinya.

    Dengan kata lain, Havelaar yang berapi-api itu memakai sebuah dalil "modern" ke sebuah dunia "pra-modern". Ia meleset.

    Namun saya mengerti kenapa Si Mamad merasa bersalah dan Havelaar marah. Bukan sebab kesadaran "modern" rasanya, tapi karena di situ ada sesuatu yang lebih tua dan lebih dalam, yakni soal "adil" dan "tak adil"ihwal yang telah merisaukan manusia sejak sebelum datang negara modern dengan legislasinya. Saya kira dari situlah lahirnya garis batas yang saya sebut tadi.

    Korupsi dianggap salah karena ia "tak adil": perbuatan itu menghasilkan sesuatu yang berlebihanuang, kekuasaan, nama baik, juga kekejamanyang secara berlebihan pula merugikan orang lain yang sedang ada dalam status dan posisi lain. Maka bisa dimengerti kenapa bukan cuma Havelaar yang marah. Seperti ditulis sejarawan Sartono Kartodirdjo dalam karyanya yang terkenal tentang pemberontakan petani Banten pada abad ke-19, orang-orang udik itu pun melawan, seraya berharap datangnya "Ratu Adil".

    Angan-angan atau bukan, ratu yang adil tak selamanya dianggap berasal dari seberang samudra dongeng. Dulu saya pernah membaca satu fragmen sejarah Jawa Tengah abad ke-7, tentang Ratu Sima yang melarang orang mengganggu barang yang bukan miliknya. Syahdan, suatu hari seorang pangeran melihat sekantong emas di jalan. Ia menyepaknya. Baginda Ratu pun menghukum anak kandungnya itu. Dongeng atau bukan dongeng, cerita ini mencerminkan hasrat untuk yang "adil": di sana hukum berlaku bagi siapa saja, dan ada penangkalan terhadap "nepotisme"biarpun ini abad ke-7.

    Kemudian lahir negara modern. Juga di Indonesia. Negara modern sesungguhnya adalah sebuah bangunan yang berusaha agar soal "adil" dan "tak adil" tidak diputuskan hanya karena kebetulan dan karena nasib. Seperti dibayangkan Hegel (dari Eropa yang dirundung perang dan persengketaan), "Negara" (dieja dengan "N") berarti Negara Rasional, yang mengelola kebersamaan tanpa anarki ataupun tirani. Di sana hukum dipatuhi sebagai pengejawantahan akal budi yang universal, bukan karena dorongan nafsu dan kepentingan tertentu. Di sana birokrasi digambarkan sebagai struktur yang ajek dan mengikuti nalar.

    Marx memang kemudian menunjukkan bahwa Hegel hanya menutup-nutupi fiil yang buruk. Bagi Marx, "Negara" adalah sesuatu yang menindas. Baru ketika tak ada lagi kelas sosial yang punya kebutuhan untuk represif, Negara akan lingsir. Tapi seperti Hegel, Marx membayangkan Negara sebagai suatu kehadiran, utuh, kompak, bergemingseakan-akan tak akan pernah terjadi saling terobos antara yang "Negara" dan yang "bukan-Negara", antara yang "publik" dan yang "privat". Hegel dan Marx tak membayangkan Negara sebagai sesuatu yang tak kunjung selesai.

    Seandainya mereka melihat Indonesia sekarang.

    Di negeri ini, Negara adalah sebuah paradoks: ia represif dan sekaligus rentan, cerewet dan sekaligus ceroboh. Polisi yang dengan rajin menyetop sopir yang dianggap melanggar aturan Negara adalah juga polisi yang siap menerima sogok. Birokrasi yang dengan produktif mengeluarkan regulasi adalah juga birokrasi yang mengharap agar peraturan pemerintah sering dilanggar, dan dengan itu si pelanggar akan membayar.

    Dengan kata lain, korupsi bukanlah tanda bahwa Negara kuat dan serakah. Korupsi adalah sebuah privatisasitapi yang selingkuh. Kekuasaan sebagai amanat publik telah diperdagangkan sebagai milik pribadi, dan akibatnya ia hanya merepotkan, tapi tanpa kewibawaan. Keadilan yang dikelola oleh kejaksaan dan kehakiman bisa dibeli dengan harga tertentu, maka ia berperan tapi tak menjadi keadilan. Kekerasan yang dimonopoli Negara, dan dipegang oleh polisi dan tentara, bisa jadi komoditas seperti jasa tukang pijat, ketika seorang marinir bisa disewa untuk membunuh dan seorang anggota Kopassus bisa dibayar untuk jadi bodyguard.

    Berangsur-angsur, korupsi, yang melintasi sebuah garis batas, berakhir jadi cerita hantu. Hantu itu bernama "Negara Kesatuan Republik Indonesia"sesuatu yang sebenarnya bukan 100 persen "Negara", bukan pula "kesatuan", sesuatu antara ada dan tiada, seram dan tak menentu.

    Goenawan Mohamad


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dituding Sebarkan Hoaks, Wartawan FNN Hersubeno Dipolisikan PDIP

    DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta resmi melaporkan Hersubeno Arief ke Kepolisian. Hersubeno dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik.