Pemangkasan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum

Majalah Tempo

Enak dibaca dan perlu.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Keputusan pemerintah memangkas anggaran Kementerian Pekerjaan Umum sebesar 30 persen sungguh tak masuk akal. Pemangkasan itu akan diajukan dalam Rancangan UU Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014 (RAPBN-P). Setelah dipotong, anggaran kementerian ini tinggal sekitar Rp 60 triliun.

    Pada masa ekonomi yang sulit seperti sekarang, pemerintah seharusnya malah menggenjot pembangunan infrastruktur untuk mendorong perekonomian. Sebagian anggaran infrastruktur tersebut berada di bawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum. Beberapa infrastruktur yang sangat penting antara lain jalan nasional dan bendungan.

    Seusai musim hujan yang lalu, banyak jalan nasional rusak, dari jalan lintas Sumatera hingga jalur Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa. Bendungan juga sudah banyak yang mengkhawatirkan lantaran kemampuannya mencegah banjir pada musim hujan dan membangkitkan listrik pada musim kemarau menurun.

    Jalan dan listrik merupakan urat nadi perekonomian. Jalur Pantura, misalnya, sangat vital bagi perekonomian nasional. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) mencatat, jalur Pantura menopang seperempat pergerakan barang ekspor dan impor nasional. Peran yang sama juga disandang jalan lintas Sumatera.

    Peran bendungan bukan hanya untuk mencegah banjir dan mengairi sawah, melainkan juga menjadi penyedia listrik. Di Jawa, terdapat sejumlah bendungan berskala besar, seperti Cirata di Jawa Barat dan Karangkates di Jawa Timur. Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) ini juga bisa dimanfaatkan untuk menghemat bahan bakar solar ketika ia menggantikan peran pembangkit batu bara. Dari tiga PLTA di Jawa Barat saja PLN bisa menghemat konsumsi solar hingga Rp 15 triliun per tahun.

    Karena itulah, Kementerian Pekerjaan Umum harus ngotot dalam pembahasan soal pemangkasan anggaran ini dengan komisi teknis, yakni Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat, sebelum masuk Badan Anggaran. Mereka mesti all-out mempertahankan pagu anggaran sebelumnya. Bahkan, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum semestinya ditambah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

    Jika rencana pemangkasan itu disetujui, tak sulit membayangkan akan banyak proyek yang bakal ditunda atau mangkrak akibat anggarannya disunat. Kalau tujuannya untuk penghematan, pemerintah tak bisa melakukannya dengan sistem pukul rata. Prioritas pemangkasan harus diberikan untuk anggaran-anggaran yang tak bersentuhan dengan pembangunan infrastruktur.

    Dalam banyak studi, infrastruktur masih menjadi masalah utama Indonesia. Infrastruktur yang bagus akan bisa mempercepat pembangunan, mengurangi kesenjangan antardaerah atau antarpulau, meningkatkan daya saing produk Indonesia, serta memperbaiki daya tarik Indonesia bagi para investor.

    Semestinya, ada banyak anggaran lain yang bisa dipangkas, seperti hibah dan bantuan sosial. Dalam APBN 2014, anggaran untuk dua pos ini mencapai Rp 73,2 triliun, naik 31 persen dibanding tahun lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi menengarai ada potensi korupsi yang besar dalam penyaluran hibah dan bantuan sosial.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dituding Sebarkan Hoaks, Wartawan FNN Hersubeno Dipolisikan PDIP

    DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta resmi melaporkan Hersubeno Arief ke Kepolisian. Hersubeno dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik.