Ujian bagi Wali Kota Risma

Majalah Tempo

Enak dibaca dan perlu.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rencana Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menutup lokalisasi Dolly menghadapi tentangan berat. Protes mulai bermunculan, termasuk dari wakilnya sendiri, Whisnu Sakti Buana. Risma mesti menangani masalah ini secara hati-hati tapi tetap tegas, agar rencana penutupan Dolly tidak berantakan.

    Lokalisasi prostitusi yang menampung sekitar 500 pelacur itu akan dibubarkan pada 19 Juni mendatang. Diharapkan, ketika bulan Ramadan datang, tempat ini benar-benar sudah bersih dari pelacur. Dolly akan disulap menjadi pusat perdagangan, taman, dan fasilitas olahraga. Pemerintah Kota Surabaya telah menyiapkan anggaran Rp 5 miliar sebagai dana kompensasi bagi para pekerja seks dan muncikari.

    Hanya, rencana itu terancam buyar karena banyak penduduk Surabaya memprotesnya. Dalam peringatan Hari Buruh yang lalu, misalnya, ratusan buruh dan penghuni Dolly berunjuk rasa menolak penutupan lokalisasi itu. Aksi penolakan juga dilakukan ratusan orang yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Bersatu di kantor Kelurahan Putat Jaya, belum lama ini.

    Penolakan rencana penutupan Dolly bahkan datang dari kalangan internal Pemerintah Kota Surabaya sendiri. Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menentang rencana penutupan itu. Politikus PDI Perjuangan ini beralasan, ribuan orang yang ada di sana akan terkena dampak ekonomi akibat penutupan itu.

    Pejabat Kota Surabaya seharusnya kompak agar kebijakan itu bisa berjalan mulus. Tak sepantasnya Whisnu berseberangan dengan Wali Kota. Sikap berseberangan akan membuat publik bingung. Apalagi Pemerintah Kota Surabaya telah lama menyiapkan penutupan Dolly. Bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Risma juga memberi pelatihan keterampilan bagi para pekerja seks dan muncikari. Setelah dilatih, mereka akan diberi uang saku masing-masing Rp 3 juta untuk pulang ke tempat asal masing-masing.

    Pemerintah Kota Surabaya menggunakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 sebagai dasar hukum untuk merehabilitasi kawasan Dolly. Dalam peraturan itu disebutkan, bangunan yang berdiri di wilayah Surabaya dilarang keras digunakan sebagai tempat maksiat. Aturan ini sudah cukup sebagai pijakan Risma. Apalagi dampak sosial lokalisasi ini amat buruk bagi penduduk sekitar, terutama anak-anak.

    Aspirasi penduduk yang kehilangan bisnis atau pekerjaan perlu didengarkan. Tapi masyarakat sekitar lokalisasi yang terkena dampak penutupan semestinya bisa pula diyakinkan bahwa perubahan fungsi tempat itu menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat. Penduduk juga masih bisa mendapatkan pekerjaan dan peluang bisnis baru dari lokasi yang akan disulap jadi pusat perdagangan itu.

    Penutupan Dolly merupakan kebijakan yang strategis karena bisa memutus mata rantai prostitusi yang berlangsung turun-temurun. Itu sebabnya, Wali Kota Risma tidak perlu mengurungkan langkahnya sekalipun dihujani protes.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.