Anggito dan Budaya Mundur

Majalah Tempo

Enak dibaca dan perlu.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mundurnya Anggito Abimanyu sebagai Direktur Jenderal Haji dan Umrah patut dipuji. Langkah ini diambil setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama.

    Keputusan Anggito mengejutkan karena ia belum menjadi tersangka. Langkah serupa juga dilakukan Suryadharma Ali, yang mundur dari jabatan Menteri Agama. Bedanya, ia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut. Toh, sikap Suryadharma masih lebih baik dibanding pejabat lain yang enggan mundur kendati sudah menjadi tersangka.

    Harus diakui, mundur belum menjadi tradisi di kalangan pejabat. Banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tak mundur kendati telah ditetapkan sebagai tersangka. Begitu pula pejabat daerah, seperti gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD, dan kepala dinas. Bahkan sejumlah calon kepala daerah tak merasa rikuh dilantik meski sudah berstatus tersangka.

    Aturan dalam undang-undang memang memberi kenyamanan bagi para pejabat. Mereka baru diberhentikan sementara setelah menjadi terdakwa. Adapun pemberhentian permanen baru dilakukan setelah si pejabat dinyatakan bersalah lewat vonis yang berkekuatan hukum tetap. Aturan ini diterapkan secara seragam, baik terhadap pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat maupun pejabat yang diangkat. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menganut aturan itu. Begitu pula Undang-Undang tentang Kementerian Negara.

    Budaya mundur baru dimulai di kalangan menteri. Selain Suryadharma, sebelumnya Andi Mallarangeng mundur dari jabatan Menteri Olahraga setelah menjadi tersangka korupsi proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang. Hal ini merupakan tradisi baru karena Undang-Undang Kementerian Negara tak mewajibkan mereka mundur.

    Langkah serupa semestinya diikuti pejabat lain, termasuk pejabat yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Bagaimanapun, proses hukum yang dijalani oleh si pejabat akan mengganggu kinerjanya. Tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat publik tentu tidak akan maksimal bila ia sedang diadili.

    Pejabat publik di Indonesia harus mencontoh sikap pejabat publik di Korea Selatan. Masih segar dalam ingatan kita ketika Perdana Menteri Korea Selatan Chung Hong-won mundur pada April lalu. Dia meletakkan jabatan setelah publik Negeri Ginseng marah akibat tenggelamnya sebuah kapal feri yang menewaskan 180 orang. Chung merasa menjadi beban pemerintah jika tetap menjabat perdana menteri.

    Sebaliknya, para kepala daerah di negara kita masih terus memerintah kendati sudah terjerat kasus korupsi. Sikap ini membuat rakyat telantar lantaran pemimpinnya sibuk mengikuti proses hukum. Karena sulit berharap para pejabat punya rasa malu, ada baiknya aturan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah direvisi. Jika perlu, DPRD diberi wewenang memberhentikan kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.