Pajak Saja Tak Cukup

Majalah Tempo

Enak dibaca dan perlu.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menaikkan nilai pajak progresif kendaraan bermotor boleh saja, tapi ini bukan solusi utama untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta. Sangat boleh jadi, bagi pemilik kendaraan bermotor, membayar pajak berapa pun bukanlah beban berarti, apalagi hanya setahun sekali. Pemilik lebih dari satu kendaraan bermotor, atau mereka yang berencana menambah pemilikan, pasti juga sudah menghitung kemampuan keuangannya.

    Kemacetan hanya mungkin dikurangi dengan cara menekan keinginan orang menggunakan kendaraan pribadi. Atau, sekurang-kurangnya, dengan mengatur penggunaannya. Pajak, sebagai faktor disinsentif, baru satu langkah saja; persisnya: pajak hanya berfungsi menekan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Dalam kenyataannya, pajak tak pernah berhasil secara signifikan menghalangi orang membeli sepeda motor atau mobil untuk keperluan pribadi.

    Sama halnya dengan pajak kendaraan, pajak penjualan selama ini juga paling banter hanya bisa menunda niat orang membeli kendaraan bermotor. Faktor penting yang membuat orang memutuskan membeli justru kemudahan finansial berupa kredit perbankan. Selama tak ada pengetatan pemberian kredit, orang akan tetap percaya diri membeli dengan cara mengambil utang.

    Pemerintah DKI Jakarta tentu memahami hal itu. Karenanya, sangat disayangkan jika, hingga kini, belum ada langkah menentukan apa pun yang diambil di luar pajak kendaraan. Padahal berbagai cara mengatasi kemacetan sudah sering dibahas, bahkan disebutkan akan diterapkan. Berbagai cara mengurai kemacetan itu terbukti efektif di negara-negara lain, umpamanya Singapura.

    Dalam prakteknya, pengaturan penggunaan kendaraan bermotor selalu berupa pembebanan biaya. Di Singapura, pengguna kendaraan bermotor harus membayar setidaknya untuk tiga hal: ongkos parkir, tarif masuk ke ruas jalan tertentu, dan biaya lisensi atau izin kepemilikan kendaraan bermotor. Semua hal ini, ditambah jaringan jalan yang bagus, menjadikan lalu lintas di negara-kota itu lancar--dalam beberapa survei, bahkan mengungguli Hong Kong, Tokyo, London, dan New York.

    Untuk DKI Jakarta, sistem jalan berbayar secara elektronik atau electronic road pricing sebenarnya sudah lama diperdebatkan. Topik ini muncul lagi dan dibahas dengan lebih seru ketimbang sebelumnya ketika Joko Widodo mulai menjadi gubernur. Di bawah Jokowi, pemerintah DKI Jakarta kemudian memastikan akan menerapkannya. Tapi, hingga dua tahun sejak Jokowi resmi bertugas, rencana ini belum juga terealisasi.

    Mungkin ada alasan keterlambatan yang bisa dimaklumi. Masalahnya, jika irama kerja serupa itu dibiarkan merasuki proses pengambilan keputusan, bisa dipastikan tak bakal ada lompatan apa pun dalam upaya mengatasi kemacetan. Itulah sebabnya sangat disarankan agar pemerintah DKI Jakarta bertindak selekasnya, terutama dalam lingkup wewenangnya.

    Langkah cepat itu bisa dimulai dari opsi mana pun yang paling mungkin, tak harus menjalankan semuanya sekaligus.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Catatan Tentang Cuti Bersama 2022

    Sebanyak 16 hari libur nasional telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk cuti bersama dan pergesera libur akan disesuaikan dengan kondisi.