Indonesia tak akan pernah lahir baru dalam satu kuartal. Jika Bung berpikir bahwa sebuah perubahan yang besar akan terjadi dalam waktu 100 hari, inilah yang harus saya bisikkan kepada Bung: angka "100" di sini mirip dengan "1001 malam" atau "langit ketujuh": bilangan yang lebih bersifat retoris ketimbang matematis. Kita tak dapat menggunakannya sebagai mistar pengukur. Kita hanya dapat memperlakukannya sebagai pembangkit imajinasi.
Tapi Bung jangan menganggap bahwa sesuatu yang retoris adalah sesuatu yang tak bersungguh-sungguh. Imajinasi bukanlah bagian dari khayal kecil. Maka ketika pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ("SBY") berkata akan menunjukkan sebuah prestasi dalam waktu "100 hari", Bung dan saya tak perlu berpikir tentang sesuatu yang akan tiba cepat, tapi kita siap untuk menyaksikan sesuatu yang berarti.
Sesuatu yang berarti itu adalah harapan. "Harapan" di Indonesia dewasa ini artinya bersahaja tapi tak dapat didefinisikan. Ia hanya dapat dimaknai sebagai lawan kata dari sinisme. Mempunyai harapan adalah tidak bersikap serta-merta mencemooh dan berburuk sangka kepada apa saja dalam kehidupan bersama. "Harapan" juga lawan kata dari apati, sikap yang tak peduli lagi terhadap apa pun yang dilakukan bagi kepentingan publik.
Pemerintahan ini sebenarnya lahir dari harapan sebagai lawan kata sinisme dan apati. Bung tahu, kan, Presiden yang sekarang duduk di Istana karena ia dipilih dengan puluhan juta suara yang bersemangat. Harus saya katakan bahwa optimisme rakyat berada dalam dosis yang tak berlebihan tapi memadai: mereka memilih "SBY" karena percaya bahwa perubahan?bukan mukjizat, Bung?akan terjadi.
Tapi Bung menangkis: pemerintahan ini juga lahir dalam keadaan genting. Harapan yang kini terbentuk di Indonesia bergerak bagaikan sebuah sekoci di tengah lautan gelap ketidakpercayaan dengan ombak yang gusar. Bila pemerintah gawal sedikit saja, harapan itu akan hilang, dan Indonesia akan selama-lamanya mencemooh dirinya sendiri.
Dari mana sinisme dan apati itu berasal? Bung tunjukkan: dari beribu-ribu arus kekecewaan langsung atau tak langsung yang mengalir dari sumber-sumber yang luas dan menyebar. Sumber itu punya satu nama: korupsi.
Korupsi, kata Bung, akhirnya memang bukan sekadar kejahatan mencuri milik Republik. Korupsi di Indonesia membunuh Republik itu sendiri.
Ingat, kata Bung pula, sebuah kehidupan bersama membentuk sebuah negeri oleh jalinan sosial dan politik yang spontan, efektif, dan lumintu. Jalinan itu sendiri tersusun dari yang sering disebut sebagai "modal sosial", meskipun saya lebih suka memakai istilah "buhul sosial". Dengan kata lain: sesuatu yang memperkuat tali-temali antar-warga masyarakat, karena saling mempercayai.
Korupsi di Indonesia telah merusak buhul sosial itu sampai ke sudut yang paling kecil.
Bung tunjukkan kenyataan ini: begitu orang keluar dari rumah, ia langsung punya alasan untuk bersangka-buruk. Misalnya suatu hari dalam kehidupan Susilo Bambang Gentolet, ("SBG"), seorang warga Jakarta di Tanah Abang:
7:00?SBG berjalan menunggu bus lewat dekat rumah. Hujan di hari keempat itu telah merusak jalan. Aspal bengkah, lubang menganga, comberan mendadak terbentuk. Ia harus berhati-hati agar celananya yang baru dicuci tak tersiram becek yang terlontar dari roda sepeda motor yang lewat kencang.
SBG tahu jalan itu gampang rusak karena si pemborong perbaikan tak memenuhi syarat dalam mengaduk bahan dan menggarap kerja. Ia tahu si pemborong melakukan itu karena menyogok pejabat kota praja.
7:15?Bus datang. Tidak di halte. Jakarta adalah salah satu dari ibu kota di dunia di mana bus tak pernah mematuhi halte dan pada saat yang tepat. Penumpang berdesak bahkan sampai setengah keluar pintu. Bus itu sudah 45 persen rusak, dan di tengah kemacetan yang berjam-jam, berdiri dalam bus adalah siksaan sehari-hari.
SBG tahu bus kota tak bisa diperbanyak sekian kali lipat, sebab kendaraan pribadi tak dibatasi dengan peraturan perizinan dan pajak yang tinggi. Bagaimana jika tiap peraturan dan tiap pajak dapat dibengkokkan dengan uang sogok?
9:27?SBG tiba di tempat ia bekerja, sebuah perusahaan impor alat-alat kedokteran. Hari itu teman sekerjanya dapat tugas mengantarkan beberapa puluh juta uang tunai untuk pejabat di Departemen Anu. Begitu ia duduk ia dengar kepala bagian pemasaran berkata mengeluh, "Ah, kita bakal terpukul oleh banyaknya barang selundupan?."
SBG menghela napas. Bagaimana mencegah penyelundupan jika dinas bea cukai dapat dilewati dengan gampang?
Bung bilang cerita itu dapat diperpanjang dan dibuat dalam pelbagai variasi. Buruk sangka sudah jadi bagian dari percakapan sehari-hari.
Bung pun bertanya, apa gerangan yang kini menjalin hubungan yang spontan, efektif, dan lumintu antara orang dengan orang, lembaga dengan lembaga. Pasti bukan sebuah "negeri"! Jika untuk naik pangkat seorang pegawai negeri harus menyuap pegawai negeri lain, jika wewenang menyelenggarakan hukum bisa diperjual-belikan oleh polisi, jaksa, dan hakim, sebuah negeri bukan lagi sebuah negeri.
Di situlah Indonesia lenyap. Bung katakan secara lebih dramatis: Indonesia adalah sebuah Republik yang berhenti sebagai "re-publik". Ia dicincang-cincang oleh pamrih privat yang terpisah-pisah?sejak dari perlunya kepentingan tambahan penghasilan pak polisi lalu lintas sampai kepentingan mereka yang jauh tinggi di atas.
Saya kira Bung benar. Korupsi adalah privatisasi kekuasaan dan kesempatan. Di Indonesia, ia sebuah anarki yang melanjutkan hidupnya dengan baju dinas.
Yang menakutkan, kata Bung pula, sebuah paradoks terjadi: anarki akhirnya jadi "lembaga" ketika merasuki sebuah sektor yang paling takut akan anarki?yakni birokrasi dan militer.
Kita bisa bicara banyak tentang anarki di kantor-kantor pemerintah. Memang mereka pakai baju seragam, berolahraga bersama tiap pekan, salat bersama tiap Jumat. Tapi dari kantor mereka, beribu-ribu kalimat dikeluarkan dan disebut peraturan, dan dari tiap peraturan terselip keharusan penduduk untuk punya izin ini dan itu. Kemudian, tiap kali orang mengetuk untuk dapat izin, birokrat itu akan siap untuk disuap. Walhasil, 1000 peraturan adalah tanda disiapkannya 1000 pelanggaran.
Anarki di kalangan militer tak kalah memasygulkan. Dengan anggaran pertahanan hanya 1 persen dari GDP, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono pernah menghitung bahwa hanya 30 persen dari kebutuhan militer Indonesia yang dipenuhi oleh anggaran Negara. Selebihnya, angkatan bersenjata harus mencari sumber pendapatannya sendiri. Tapi, menurut angka yang diterbitkan oleh Indonesia Corruption Watch dalam sebuah buku tentang bisnis militer di Indonesia yang terbit pada tahun 2003?angka itu dikutip dari laporan audit resmi?jumlah dana yang diserahkan oleh unit usaha Yayasan Kartika Eka Paksi yang dimiliki Angkatan Darat hanya Rp 142,331 miliar. Seorang perwira di bagian perencanaan Markas Besar TNI dikutip mengatakan bahwa seluruh kontribusi yayasan militer hanya mencapai 0,7 sampai 1 persen dari anggaran yang diperlukan.
Ingat, kata Bung pula, akhirnya korupsi bisa membunuh dalam arti harfiah. Bulan Juli 2003, seorang pengusaha ditembak mati di Jakarta. Bersama dia, tewas juga pengawalnya. Kemudian diketahui bahwa sang pengawal adalah seorang sersan Kopassus. Sementara itu, polisi kemudian menemukan bahwa para pembunuhnya adalah empat anggota marinir, yang disewa oleh seorang pengusaha lain dengan bayaran Rp 4 juta.
Apa yang terjadi jika polisi dan militer mendapatkan penghasilan samping dengan memperdagangkan kekerasan, selain menjadi pengawal dan pembunuh dan menjaga sarang judi?
Dapat diperkirakan, kian tak aman keadaan, akan kian mahal pula biaya keselamatan yang ditawarkan oleh polisi ataupun tentara. Bukan mustahil bahwa di daerah di mana kekerasan berkecamuk, uang adalah, untuk mengutip kata seorang peneliti, the silent force of the conflict. Bayangkan sesuatu yang bukan mustahil terjadi: petugas keamanan menjual senjata kepada orang swasta dan seorang prajurit yang membawa M-16 (jenis senjata) akan pulang dengan membawa 16-M ("M" dari million). Sang petugas mungkin merasa bersalah, tapi ia juga bisa dengan tenang mengatakan ia tak sendirian.
Inilah cemooh Bung yang lebih lanjut, menirukan cemooh seorang perwira negeri tetangga yang pernah latihan bersama dengan TNI dan polisi: Indonesia adalah sebuah republik yang tentaranya berangkat bertugas dengan peralatan yang bobrok dan ransum yang buruk, sementara jenderal-jenderal polisi dan militernya punya rumah megah di dalam dan di luar negeri.
Di sini, anarki bertaut dengan ketidakadilan. Dan ketika keduanya berkembang terus, buhul sosial pun ambruk.
Lalu apa yang akan terjadi? Bung memang pantas mencemooh, tapi mana mungkin Indonesia jadi baru dalam 100 hari? Ketika pemerintah SBY menyatakan akan memerangi korupsi, ia sebenarnya ingin mengawetkan harapan?sebab harapan itulah yang justru rusak berat oleh ambruknya buhul sosial.
Peluang itu bukan omong kosong. Bung jangan mencibir. Korupsi di Indonesia tak datang bersama nenek moyang. Seorang peneliti pernah mengatakan, korupsi di Mahkamah Agung baru terjadi pada tahun 1980-an, dan sebelum masa itu, para hakim adalah manusia-manusia yang bersih.
Sementara itu, korupsi yang meluas dan besar-besaran baru mulai setelah Presiden Soekarno memperkenalkan konsep "Ekonomi Terpimpin". Ketika itu perusahaan-perusahaan swasta asing diambil alih oleh Negara, dan pejabat-pejabat sipil dan militer pun duduk mengurus perkebunan, pertambangan, perdagangan, bahkan usaha penerbitan buku bacaan.
Ketika "Ekonomi Terpimpin" bertaut dengan "Demokrasi Terpimpin", kekuasaan yang begitu besar di kalangan birokrasi (yang oleh PKI kemudian disebut "kapitalis birokrat") akhirnya tak terkendali. Itu sebabnya dalam soal korupsi, Indonesia paling mencolok di Asia Tenggara. Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina relatif bebas dari kejahatan itu. Mereka tak pernah mengambil alih secara besar-besaran perusahaan swasta asing, tak pernah tergoda oleh sosialisme yang menjanjikan pemerataan, tapi akhirnya hanya pandai memproduksi 1000 pengendalian. Itulah sebabnya, kini korupsi yang buruk terjadi di Vietnam dan RRC: birokrasi sosialis yang seperti gurita tetap dipertahankan, namun kini berjabat tangan dengan kapitalisme.
Indonesia di bawah Presiden Soeharto tak mengubah struktur dasar yang disiapkan Soekarno. Birokrasi tetap penting, dan seperti di Vietnam dan RRC sekarang, melahirkan sebuah sistem yang mengkombinasikan yang terburuk dari sosialisme (yakni "kontrol") dan yang terburuk dari kapitalisme (yakni "keserakahan").
Siapa pun tak gampang memangkas gurita kontrol dan keserakahan itu. Korupsi telah menjalar ke peradilan, parlemen daerah ataupun nasional, merasuki kehidupan partai politik, lembaga agama, dunia pers, bahkan NGO. Pemerintahan Indonesia?anarki yang melanjutkan hidupnya dengan baju dinas itu?kini jadi tauladan siapa saja di Indonesia. Tapi Bung tak bisa terus-menerus mencemooh.
Siapa tahu Presiden yang dipilih rakyat dengan mayoritas yang meyakinkan itu tak akan terus maju-mundur?meskipun itulah konon kelemahannya yang terbesar. Siapa tahu ia akan memperlakukan hal-hal yang luar biasa seperti bencana di Aceh dan korupsi di seantero negeri dengan sikap "kita berada dalam keadaan perang total". Banyak pencoleng mengatasnamakan "kebanggaan nasional" dan "patriotisme" untuk memelihara kepentingan mereka, tapi sikap patriotik utama sekarang adalah melawan sinisme dengan sesuatu yang luar biasa.
Artinya, teruskan tangkap para pencoleng besar, tahan mereka, dan bila terbukti, kirim mereka ke Pulau Buru, bukan cuma Nusakambangan.
Bung bilang perang total mengharuskan pekik pertempuran yang spektakuler, dan saya setuju. Kita harus menjaga sekoci harapan itu tak tenggelam dalam lautan ketidakpercayaan yang dalam. Kita tak ingin Indonesia ikut tenggelam. Kita tak ingin kehilangan sebuah negeri yang begitu berharga.
28 Januari 2005
Goenawan Mohamad
