Jalan

Oleh :

Tempo.co

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Saya menuliskan ini di sebuah pagi, dan saya mendengar suara burung tik-tik-tir di luar jendela. Mungkin ia hinggap di salah satu dahan asam ranji di depan rumah, mungkin di bubungan tetangga di sebelah kiri. Di Jakarta, setiap suara burung yang bebas berbunyi tak akan bisa terdengar keras, tapi ia seperti suara degup jantung yang tiba-tiba kita dengar, setelah lama kita merasa bahwa segala hal lancar di dalam aorta dan arus darah kita.

    Kini saya dengar suara burung itu: ada yang membuat lega di nada itu, ada yang membuat saya seakan-akan tergerak untuk berterima kasih, tapi tiba-tiba saya sadar bahwa mungkin ada yang tak beres di sini. Ketika suara burung membuat kita kembali menyadari hidup, kicau itu pun menjadi sesuatu yang istimewa pada sebuah pagi yang sebenarnya sederhana dan rutin.

    Tapi saya hidup di sebuah kota tempat burung-burung tak lazim bernyanyi di dahan asam ranji, tapi tersembunyi di pojok rumah dan los pasar hewan. Inilah sebuah kota tempat ketilang dikurung, mina dipulut, perkutut dikerek ke ujung galah, dan merpati diatur dalam pagupon untuk dinikmati yang empunya. Di Jakarta, burung bukan bagian dari kota, bukan seperti ribuan ekor dara yang menghiasi Venezia atau ribuan ekor tekukur di Honolulu, yang akan hinggap untuk siapa saja, bermain dengan siapa saja, baik di piazza yang terbentang maupun di taman dengan puluhan pohon.

    Saya dengar suara burung itu, dan saya tiba-tiba sadar: burung dan ruang bersama adalah dua elemen yang saling meneguhkan. Keduanya seharusnya merupakan tanda sebuah kota yang mengakui hak kita untuk kesukaan, waktu santai, pertemuan kebetulan yang dinikmati. Tapi di sekitar saya burung dan ruang disisihkan, diletakkan di tempat yang tak bisa selalu saya jangkau, tempat taman kehilangan arti dan piazza—yang di kota-kota kecil di Jawa disebut alun-alun—menjadi sebuah surprise.

    Di dekat rumah saya pernah ada sebuah lapangan luas, dengan rumput hijau, tempat anak-anak bermain bola atau memulukkan layang-layang. Kini lapangan itu sudah jadi serangkaian apartemen bagus. Di sana ada pelbagai tempat olahraga yang setiap saat mengundang pemain, tapi di sekitar itu ada pagar tinggi dan penjaga. Dan anak-anak? Mereka bermain bola di sela-sela lalu-lintas, seperti pengungsi di sebuah negeri yang bakhil, seperti penduduk ilegal yang tak diterima. Ya, saya hidup di sebuah kota dengan privatisasi burung, privatisasi rumput hijau, privatisasi sport, privatisasi waktu santai….

    Ada saatnya ketika privatisasi dengan dahsyat membangun sebuah kota. Rumah pribadi, gedung perkantoran, seluruh bisnis tanah dan bangunan telah membangkitkan perekonomian—dan pasar pun hidup oleh perdagangan semen dan engsel pintu, jasa pemborong, keringat para kuli, dan keangkeran para satpam. Privatisasi juga yang menyalakan kreativitas di kantor arsitek dan ahli desain interior, dan mengasah kepintaran para insinyur. Kota, seperti banyak hal, menjadi sesuatu karena kapital dan laba melahirkan dan membentuknya—seperti zaman modern yang bangkit dengan mengagumkan di tangan kaum borjuasi, seperti dikatakan oleh Marx dan Engels sendiri.

    Tapi kota adalah kota karena ia ada jalan, dan jalan adalah jalan karena ia sebuah ruang bersama. Jalan, seperti alun-alun, piazza dan taman, bukan hanya fungsi perekonomian. Setiap ruang publik, dalam sejarah kota di mana saja, punya arti politik. Itu sebabnya ada idiom "turun ke jalan": sebuah aksi unjuk rasa yang dilakukan orang ramai untuk memperoleh sesuatu melalui kekuasaan. Spiro Kostof menulis sebuah buku yang bagus bentuknya dan bernilai isinya tentang kota sepanjang sejarah, The City Assembled, dan ia menyebut bahwa "kenyataan fundamental dari jalan adalah sifatnya yang politis". Terutama karena sifat jalan itu sendiri: jalan adalah sebuah wilayah publik yang didahulukan di atas hak individu—misalnya hak untuk memilih tempat buat sebuah rumah tinggal. Jalan pula yang memberi struktur pada sebuah komunitas.

    Dengan kata lain, jalan menunjukkan satu hal: ada hal-hal yang tak boleh disentuh oleh privatisasi. Kalau tidak, kita tak tahu apa yang akan terjadi, kecuali konflik, tabrakan, desak-mendesak yang saling menghancurkan. Di sinilah jalan berperan seperti alun-alun, tempat orang berkumpul, menonton permainan, menunjukkan solidaritas. Maka kota bukanlah sehimpun gedung dan rumah tinggal. Kota—dan di sini jalan bisa menjadi metaforanya—adalah sebuah pertemuan, proses tukar-menukar, gerak, perubahan posisi, juga kesetiakawanan. Sebab itu kota juga sebuah percakapan, kalau bukan perdebatan, publik.

    Yang menyedihkan kini di Jakarta ialah bahkan kekuasaan publik yang seharusnya mengatur jalan itu telah juga diprivatkan: korupsi dan penyuapan—yang menyangkut hampir tiap urusan dengan pemerintah daerah—mengubah apa yang penting bagi umum menjadi apa yang penting bagi hidup pribadi sang pejabat.

    Saya telah hidup di Jakarta selama 40 tahun: saya mungkin salah satu yang menyaksikan bagaimana Jakarta berangsur-angsur rusak karena ia menghancurkan "jalan"—apa yang publik, apa yang politik, apa yang solider, dan apa yang berinteraksi. Di masa Ali Sadikin—pembangun Jakarta yang tak akan bisa dilupakan itu—kota ini bukan saja sebuah kebangkitan dalam bentuk bangunan-bangunan baru, tapi juga sebuah komunitas. Orang diajak berunding, didebat, digebrak, ditanggapi, dan dengan langsung atau tak langsung merupakan bagian dari kota yang tegak dari heterogenitas ini—bahkan mereka bagian yang bangga.

    Kini apa yang ada, selain sisa-sisa dari kekuasaan yang selamanya ingin menutup jalan, menyumbat segala ruang bersama untuk kita dan burung-burung?

    Goenawan Mohamad


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.