Politik Bola

Oleh :

Tempo.co

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Putu Setia

    Sejumlah orang berkumpul di padepokan saya di kampung. Acaranya, menyambut hari raya Nyepi, yang jatuh awal Maret nanti. Tadinya saya kira akan merembukkan acara keagamaan. Ternyata mereka merancang pertandingan sepak bola antardesa sekecamatan. Pesertanya akan banyak, itu sebabnya kompetisi berlangsung dua bulan.

    Saya diangkat menjadi penasihat panitia. Bukan meminta dana, cuma mengayomi saja, kata seseorang. Kenapa harus diayomi segala, memangnya ada yang ditakuti? Ada, kata orang itu. Pertandingan ini pasti tak ada izin dari PSSI. Kantor PSSI saja kita tak tahu apa ada di kota kabupaten. Bagaimana kalau kita digugat?

    Orang itu, yang kemudian diangkat jadi ketua panitia, bukan bercanda. Mereka yang berkumpul ini, usianya di bawah 40-an tahun, boleh disebut penggerak aktivitas di pedesaan, banyak yang lulusan perguruan tinggi. Mereka tahu dari televisi ada masalah di sekitar sepak bola nasional, ada perseteruan antara PSSI dan Liga Primer Indonesia (LPI), yang buntutnya membuat mereka bertanya: apakah menyelenggarakan pertandingan sepak bola harus mendapat izin?

    Alur pikirnya begini. Pengurus PSSI mengklaim setiap kegiatan yang menyangkut kompetisi sepak bola yang melibatkan penonton harus mendapat rekomendasi dari PSSI. Berdasarkan rekomendasi itu, kepolisian memberikan izin pertandingan. Aturan ini, katanya, ada dalam undang-undang. Aturan inilah yang dipakai PSSI untuk mencoba menggagalkan Liga Primer Indonesia. Kalaupun tak dapat digagalkan, kompetisi LPI itu dianggap tak sah dan ilegal--memangnya ada yang minta pengesahan?

    LPI jalan terus, dan polisi ternyata memberikan izin. Apalagi Menteri Olahraga mendukung LPI. Alasan mengizinkan, kompetisi LPI itu berstatus profesional. Untuk setiap kegiatan olahraga yang sifatnya profesional, pemerintah sudah membentuk Badan Olahraga Profesional Indonesia (BPOI) sebagai badan yang mengawasi. Artinya, ada dasar hukumnya juga. Nah, pertandingan sepak bola di kecamatan, yang pesertanya jelas bukan atlet profesional, boleh atau tidak jika tak meminta izin ke PSSI? Repot amat bermain bola di negeri ini.

    Hampir saja saya tertawa mendengar alur pikir anak-anak desa ini. Tapi, karena mereka serius, saya pun berlagak serius. Saya katakan, kalau pertandingan nanti dilarang oleh polisi karena pengaduan PSSI, misalnya, saya siap maju. Ini bukan pertandingan sepak bola menurut undang-undang. Lapangannya saja tak memenuhi syarat, baik mengenai luasnya maupun rumputnya. Pemain ada yang memakai sepatu (yang belum tentu sepatu bola), ada yang telanjang kaki. Seragamnya pun bisa jadi baju kulit, maksudnya yang satu memakai baju kaus sembarangan, yang lain telanjang dada, agar wasit tak bingung. Jangan pikirkan aturan PSSI, mereka mengurus bola bagai mengurus partai politik, kata saya.

    Memang, saya sampai pada dugaan, pengurus PSSI menganggap organisasi ini sebagai Partai Sepak Bola Seluruh Indonesia. Perilaku yang digunakan sama dengan memimpin partai. Ketika ada desakan dari masyarakat supaya Nurdin Halid mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI, jawabannya adalah Itu orang-orang yang dibayar. Unjuk rasa untuk membuktikan bahwa pengurus PSSI dicintai rakyat juga aneh, melibatkan anak kecil dan wanita hamil. Jangan-jangan, niat mereka mengurus sepak bola itu juga bermuatan politis, yakni ada target dengan kekuasaan. Bola dijadikan kendaraan politik, karena mereka tak bisa tampil di puncak pimpinan partai politik.

    Mari kembalikan sepak bola ke masyarakat, cukup pakai aturan main, tak perlu undang-undang.


  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.