Putu Setia
Komunikasi kita ternyata buruk sekali. Dialog tak terjadi, kata kehilangan makna. Antara saran, keluhan, dan gerutuan sulit dibedakan. Ada orang yang memberi masukan untuk perbaikan, ternyata ditanggapi sebagai keluhan. Menawarkan argumentasi, justru dianggap mencari-cari pembenaran alias ngeles.
Jika komunikasi sudah buruk, koordinasi pun berantakan. Ada contoh yang sepele. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebelum membuka rapat kabinet di Gedung Agung, Yogyakarta, menegur para menterinya yang tidak bisa melakukan penghematan. Sudah disiapkan pesawat kepresidenan dari Jakarta, masih ada menteri yang berpaling ke pesawat lain.
Sudah jelas SBY menegur, eh, ada yang bilang SBY mengeluhkan komunikasi dengan pembantunya yang tak nyambung. Yang pasti, koordinasi macet. Kalau Presiden sudah meminta semua menteri wajib naik dalam satu pesawat, tentu koordinasi harus dilakukan. Absen setiap menteri, bukankah ada Menteri Sekretaris Kabinet? Bisa jadi ada menteri yang tak bisa berangkat bareng karena telanjur ada acara yang sangat penting di Jakarta. Artinya, ada komunikasi, siapa yang tak ikut, siapa yang kemudian terlambat. SBY jadi tak ujug-ujug menegur sang menteri di depan publik. Syukur SBY introspeksi, kalau mau berhemat, mengapa pula rapatnya jauh-jauh ke Yogyakarta, memangnya ada gudeg rasa baru.
Ajakan SBY untuk hemat energi itu serius, tetapi ada saja yang bilang itu pencitraan. Barangkali komunikasi tak beres, arah penghematan itu tak jelas juntrungannya. Jalan di pedesaan sudah terbiasa gelap karena tak terpasang lampu. Anjuran hemat memakai listrik seolah-olah seluruh desa di republik ini sudah menikmati listrik. Hemat memakai bahan bakar minyak sudah dilakukan, sudah sebulan lebih elpiji kelas rakyat yang berisi 3 kg langka di pasar. Premium pun harus dibeli dengan antre berjam-jam. Apa-apanya dong yang boros?
Hemat energi lebih tepat untuk masyarakat di kota besar seperti Jakarta. Kuota bahan bakar minyak per kapita di Jakarta jauh lebih tinggi ketimbang di Kalimantan atau semua daerah di luar Jawa. Ketika daerah mengusulkan dengan berbagai argumentasi, disebut memprotes. Ketika benar masyarakat Kalimantan memprotes dengan melarang batu bara keluar dari bumi itu, disebut melakukan perlawanan. Pangkalnya adalah komunikasi yang buruk antara pusat dan daerah. Dengan membenahi komunikasi itu, semua masalah bisa diselesaikan.
Lagi contoh yang sepele. Di Pelabuhan Merak, antrean truk ke Sumatera begitu panjang dan sopir berhari-hari menunggu. Sopir kehabisan bekal, barang di dalam truk bisa rusak selama antre. Wajar kalau sopir sampai kesal dan merusak fasilitas pelabuhan--meskipun kewajaran ini jangan diulang. Masalahnya, tak ada komunikasi. Perbaikan dermaga itu kan sudah dijadwalkan, apa repotnya jauh-jauh hari memberi pengumuman kepada sopir truk lewat Organda, lewat media, lewat surat ke instansi terkait. Kalau informasi perbaikan itu ada, pengusaha pasti melakukan antisipasi. Tak mungkin mengirim kentang, buah salak, bawang, dan sejenisnya kalau seminggu lebih belum bisa menyeberang.
Kini, komunikasi yang amburadul menular dari lembaga tertinggi negara ke lembaga terendah negara. Di televisi, orang berdebat, anak muda kurang ajar menuding orang lebih tua dengan kata-kata yang tak seharusnya diumbar di depan umum. Budaya dan sopan santun tampak luntur. Eh, ternyata yang berdebat itu sedang menjalankan job. Sehabis siaran, meneken honor dan ketawa bersama. Sebaliknya, Presiden mengajak kita prihatin, lalu orang pun berisik: "Pak prihatin lagi mendulang citra"
