Mundur

Oleh :

Tempo.co

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Putu Setia

    Edhie Baskoro--biasa disapa Ibas--mengundurkan diri sebagai anggota DPR. Ia akan berkonsentrasi menjalankan tugas sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Juga mengurusi keluarga.

    Seandainya saya ditanya presenter televisi, saya akan berkomentar: "Itu bagus, keluarga hal yang paling utama diperhatikan. Setelah itu, partai. Barulah negara." Jika komentar ini dipandang cukup, maka urusan selesai. Artinya, baik presenter televisi maupun saya sama-sama orang goblok.

    Goblok yang pertama: saya tak mempersoalkan kenapa baru sekarang Ibas mundur. Bukankah ia menjadi sekretaris partai sudah lama? Apa bukan karena ketahuan bolos rapat paripurna tetapi bisa memasukkan tanda tangan menyatakan kehadirannya? Penting dan tidaknya bolos disoal, itu tergantung siapa orangnya. Kalau yang bolos Abbas, siswa kelas IV SD Muhammadiyah tetangga saya, yang galau hanya orang tuanya. Kalau Ibas yang bolos, rakyat Indonesia mestinya galau karena pajak yang dibayarkan termasuk untuk menggaji Mas Ibas agar hadir dalam sidang.

    Bolos rapat di parlemen--tapi ada tanda tangan kehadiran--memang tak hanya pada kasus Ibas. Beliau yang terhormat ini hanya "ketangkap tangan". Sudah tradisi, pimpinan DPR dalam membuka sidang hanya bercuap: "Menurut daftar hadir, sidang dihadiri oleh...." Bukan dengan berkata: "Menurut jumlah yang hadir...." Tanda tangan lebih penting daripada wujud manusianya.

    Rapat adat di Bali, juga di beberapa daerah yang pernah saya lihat, untuk menentukan sah-tidaknya (kuorum) rapat, dihitung dari berapa yang hadir. Bahkan di kalangan suku Dayak tertentu, yang tidur dalam rapat tidak dihitung--bagaimana minta persetujuan jika orangnya tidur? Lembaga DPR kita lebih jelek daripada lembaga adat, dan perlu ada studi banding ke daerah-daerah hanya untuk urusan kuorum.

    Kembali ke pendapat saya soal mundurnya Ibas. Kegoblokan saya yang kedua adalah menggampangkan urusan dalam prioritas pengabdian. Manakah yang lebih utama dikerjakan: urusan keluarga, partai, atau negara? Posisi seseorang menentukan hal itu. Juga nafkah yang diperoleh. Jika ia "aparatur negara" dan nafkahnya dari negara yang diambil dari pajak, seharusnya tugas negaralah yang lebih diutamakan. Izinkan saya kagum kepada Panglima ABRI (1978-1983) Jenderal M. Yusuf, yang baru saja pesawatnya landing di Halim Perdanakusuma dari tugas ke luar negeri, eh, terbang lagi ke Ambon meninjau barak-barak militer.

    Situasinya beda. Presiden SBY, begitu tiba di Tanah Air dari tugas ke luar negeri, urusan pertama yang dikerjakannya adalah membenahi partai. Bagi saya, partai ini soal kecil dibanding urusan bangsa. Jika dikaitkan dengan kedudukan, presiden tentu menerima gaji, fasilitas, tunjangan, dan sebagainya dari pajak rakyat, bukan cuma pajak kader Partai Demokrat.

    Mundurnya Ibas dari keanggotaan di DPR membuat saya waswas jika hal ini diteladan oleh SBY--yang kebetulan ayahanda Ibas. Bagaimana nanti kalau SBY memberikan jumpa pers yang meng-copy-paste ucapan Ibas: "Saya mohon maaf untuk mengundurkan diri sebagai presiden, karena satu setengah tahun ke depan saya harus berkonsentrasi sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai, saya bertanggung jawab dan bekerja keras untuk menyelamatkan partai."

    Janganlah itu terjadi, Pak SBY. Saya masih sabar menanti hingga 2014, saat Bapak mundur dengan baik. Kembalilah mengurus negara, ada lumpur yang belum selesai, ada pengemplang pajak yang belum diusut, ada sapi yang jadi masalah. Partai itu biar diurus anak-anak muda. Kemerosotan partai hanya permainan media yang tak disikapi sama oleh para kader.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.