Putu Setia
Saya terlambat datang ke padepokan Romo Imam karena jalanan macet. Romo memaklumi. "Ini kampanye partai yang sukses. Ukurannya, jalanan sampai macet," kata Romo penuh maklum. "Betul sekali, kampanye sebelumnya sepi, orang malas datang ke alun-alun mendengarkan pidato," kata saya.
"Kenapa ada kampanye yang sepi dan ada yang meriah?" tanya Romo. Saya harus menjelaskan panjang-lebar situasi masyarakat saat ini. Sepi dan meriahnya sebuah kampanye bukan karena partai, melainkan karena masalah dana. Apakah partai itu dan para calon legislatornya mau mengerahkan massa atau tidak untuk pencitraan semu. Kalau mau, maka para caleg itu mencari "biro jasa" pengerahan massa. Makelar kampanye, begitu julukan "biro jasa" ini, banyak ada. Saya tidak tahu berapa tarif yang dikenakan sang makelar kepada caleg, tetapi saya tahu setiap orang dibayar oleh makelar Rp 100 ribu. Rinciannya, untuk membeli Premium empat liter, makan-minum seadanya, dan sisanya sekitar Rp 60 ribu sama dengan upah terendah sehari buruh bangunan di pedesaan. Bagi peserta yang mendapat tugas memegang bendera partai dan di alun-alun harus berdiri dekat podium, bayarannya ditambah Rp 25 ribu.
"Mereka kader partai di desa?" tanya Romo. "Bukan, mereka tak berurusan dengan partai. Mereka orang upahan," jawab saya cepat. Saya jelaskan, peserta itu betul-betul "masa mengambang", mereka bisa digunakan oleh partai apa saja. Sekarang kampanye untuk partai ini, besoknya bisa untuk partai itu. Cuma, sang makelar bijak. Yang memegang bendera dan berdiri dekat podium dibagi, kelompok ini untuk partai itu, kelompok itu untuk partai ini. "Pertimbangan makelar supaya beda orangnya, siapa tahu disorot kamera televisi, biar tak ketahuan peserta bayaran," kata saya.
"Itu haram, politik uang," kata Romo. Saya tertawa. Romo mungkin pura-pura saja menyebut itu haram, seolah tak tahu situasi masyarakat saat ini. Siapa lagi yang mau kampanye dengan kesadaran sendiri saat ini? Dua puluh lima tahun yang lalu, saya ikut kampanye ke Jakarta. Dari Ciputat naik bus dan dihadang di Pondok Cabe, karena warga Jawa Barat tak boleh berkampanye di Jakarta. Dari Pondok Cabe berjalan kaki ke Senayan untuk "memerahkan Jakarta". Tak ada yang menyuruh dan tentu tak ada pula yang membayar. Kemacetan menjadi suatu kenikmatan karena bisa saling melempar yel-yel dan mengibarkan bendera partai. Sekarang? Macet lantaran kampanye justru mendapat caci-maki dari pengguna jalan.
"Kalau begitu, tak ada pengaruhnya kampanye sekarang ini," kata Romo bergumam. Saya menyahut, "Jangankan kampanye ke alun-alun mendengarkan pidato, menonton berita kampanye di televisi saja membuat orang mual. Yang memasang baliho di jalanan itu pun hanya menghabiskan uang, hampir tak ada pengaruhnya."
"Harus ada terobosan baru untuk memikat masyarakat pada partai," kata Romo bak seorang makelar politik-julukan kerennya konsultan. Saya malas menjawab pernyataan yang "standar" ini. Terobosan apa? Terobosan itu konotasinya gerakan instan. Situasi anti-partai saat ini tak bisa main terobos, ini harus kerja keras berkesinambungan membangun kepercayaan. Reformasi sesungguhnya memberi kesempatan kepada partai untuk kembali hidup setelah dikerdilkan di era Orde Baru. Sayangnya, puluhan partai yang berdiri ternyata tidak memiliki pemimpin yang kuat, mereka memanfaatkan eforia itu untuk kepentingan pribadi. Organisasi tidak ditata dengan baik, di atas terjadi saling sikut dan di bawah kaderisasi macet. Ditambah korupsi, lantas siapa yang mau percaya kepada partai?
