Putu Setia
ROMO Imam datang ke kampung saya di lereng Batukaru yang dingin. Saya suguhi teh bunga rosela kering hasil tanaman di kebun sendiri. "Di sini adem dan tenang," katanya, "Tentu saja, Romo. Juga tak dipusingkan oleh riuhnya kampanye capres," kata saya.
Romo tersenyum. "Ya, saya tak melihat ada baliho dan spanduk calon presiden. Yang ada malah bendera Belanda, Italia. Prancis, Jerman," Romo menunjuk bendera yang berjejer di jalan. Saya mengangguk: "Itu bendera dijahit sendiri di kampung. Warga juga menjagokan Brasil dan Spanyol, tapi benderanya sulit dibuat. Untung ada hiburan Piala Dunia."
Romo minum. "Di kota jenuh dengan capres-capresan. Apalagi kalau menonton televisi berita. Yang satu jagoannya pasti menang, presiden pilihan rakyat. Yang satu lagi presiden kita, selalu disambut di mana-mana. Bingung dan lama-lama jenuh."
"Romo menonton televisi partisan. Keberpihakan stasiun itu sudah kebablasan. Komisi penyiaran sudah merekomendasikan supaya izinnya dicabut. Televisi dan radio, menurut undang-undang, harus netral. Kan siarannya membutuhkan frekuensi, dan itu milik publik. Terbatas adanya. Bukan milik nenek moyangnya yang seenaknya bisa dipakai. Cuma, rekomendasi komisi penyiaran macet di Menteri Komunikasi, entah berani menteri menutup televisi itu atau takut."
"Jadi, soal keberanian?" Romo menyela. "Ya dong, masalah pokoknya berani atau tidak menegakkan aturan," kata saya. "Kasusnya sama dengan tabloid Obor Rakyat. Orang resah, tapi polisi belum berani melakukan pengusutan. Alasan polisi, kan tidak ada yang melaporkan tabloid itu. Tapi, ketika Bawaslu melaporkan, tidak diterima polisi. Dalih polisi, Bawaslu bukan pihak yang berwenang melaporkannya."
"Yang membuat tabloid itu orang kuat, mungkin," lagi Romo menyela. "Tidak juga. Darmawan Sepriyossa, yang membuat tabloid itu, sudah memberikan pernyataan terbuka di media online tempatnya bekerja, dikutip juga di Facebook. Kalau mau mengusut, ya, panggil saja, nama dan alamatnya juga jelas. Alasan membuat tabloid pun dibeberkan."
"Apa alasannya?" Romo antusias sampai mendekatkan duduknya ke arah saya. "Keberpihakan juga," jawab saya. "Darmawan merasa Jokowi perlu diingatkan karena semua media memujinya. Lalu, ia meracik bahan dari Internet, terutama Facebook dan Twitter yang memojokkan Jokowi, ia masukkan ke Obor. Alasannya, toh bahan-bahan itu sudah dibaca ribuan atau jutaan orang di media maya. Kalau Darmawan tidak memihak salah satu capres, kenapa yang jelek-jelek tentang Jokowi dimasukkan ke Obor, sementara yang jelek-jelek soal Prabowo tidak ada?"
Romo diam. Barangkali dia bingung soal begitu mudahnya membuat tabloid yang tak membutuhkan frekuensi seperti membuat stasiun televisi. Saya terus menjelaskan: "Pokoknya, kalau polisi punya niat baik mengusut kasus ini, mudah sekali. Tapi ujung-ujungnya yang disalahkan bisa penulis di Facebook, yang kebanyakan nama palsu. Pengusutan bisa bertele-tele, lalu pemilihan presiden selesai, kasusnya pun mengambang dan dilupakan."
Tiba-tiba Romo bertanya kasus lain: "Panglima TNI mau mengusut siapa pembocor surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira yang memeriksa Prabowo. Itu serius apa tidak?" Saya langsung menjawab: "Surat yang dibocorkan itu sudah dikonfirmasi, asli bukan palsu. Lha, kalau sudah asli, apa perlu diusut siapa pembocornya? Didiamkan juga berhenti sendiri."
Romo minum teh. "Ruwet juga, ya?" keluhnya. Saya bilang: "Hal gampang diruwet-ruwetkan, makanya orang jenuh dengan keriuhan yang diakibatkan oleh pemihakan kebablasan ini."
